- Sejak Revolusi Islam 1979, Iran melarang penjualan dasi karena dianggap simbol budaya Barat yang dekaden dan menundukkan Pahlavi.
- Penolakan dasi oleh pejabat Iran merupakan penegasan identitas revolusioner, berbeda dengan standar busana profesional global.
- Dasi dipolitisasi sejak era Pahlavi yang memaksakan pakaian Barat sebagai upaya modernisasi dan emansipasi sosial.
Suara.com - Bila kita perhatikan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menlu Iran Abbas Araghchi, dan pejabat lainnya di negeri para Mullah itu, tak pernah tampil menggunakan dasi. Kenapa bisa begitu?
Dasi adalah elemen pakaian yang nyaris universal, terutama untuk acara-acara resmi kenegaraan maupun politik. Tapi uniknya, tidak ada satu pun pejabat hingga diplomat Republik Islam Iran yang memakai dasi.
Sejatinya, di berbagai belahan dunia, kain panjang yang melingkar di leher ini dianggap sebagai standar busana profesional.
Dasi mampu menghidupkan setelan jas yang membosankan, atau secara seremonial memamerkan status sosial seseorang.
Namun, di balik fungsinya sebagai pemanis gaya, dasi menyimpan sejarah politis yang kelam dan kompleks di Republik Islam Iran.
Dilarang dijual
Sementara dunia teknologi abad ke-21 di Silicon Valley mulai meninggalkan jas dan dasi demi kaos oblong dan celana jins, serta budaya "Casual Fridays" merambah kantor-kantor korporat, mengenakan dasi di Iran bisa menjadi proposisi yang berisiko.
Sejak Revolusi Islam tahun 1979, lembaga keagamaan Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Rohullah Khomeini telah melarang penjualan dasi, karena menganggap tekstil tersebut sebagai simbol budaya Barat yang dekaden.
Bagi pemerintah baru Iran pasca-revolusi, dasi dan dasi kupu-kupu dianggap tidak Islami dan dicap sebagai "simbol Barat".
Atribut ini dipandang sebagai penanda penundukan budaya di bawah kekuasaan monarki Pahlavi yang sekuler.
Inilah alasan mengapa setiap pejabat Iran, pegawai pemerintah, hingga kepala negara, tetap membiarkan kerah kemeja mereka terbuka meski mengenakan setelan jas formal di forum internasional.
Meskipun dilarang secara hukum, penegakan aturan ini mengalami pasang surut selama bertahun-tahun.
Di bawah pemerintahan presiden reformis Mohammad Khatami tahun 1995 sampai 2005, pembatasan tersebut sempat melonggar, di mana dasi mulai dijual kembali di butik-butik kota besar.
Menariknya, meski penjualannya dilarang, mengenakan dasi bukanlah pelanggaran yang dapat dihukum bagi warga sipil.
Banyak pria Iran masih terlihat mengenakan dasi di lingkungan universitas, pesta pernikahan, atau saat bekerja di sektor swasta.
Simbol kemewahan Monarkis
Untuk memahami mengapa dasi menjadi begitu dipolitisasi, kita harus menengok kembali ke era kepemimpinan despotik Reza Shah Pahlavi (1925-1941).
Di bawah kekuasaannya, Iran melakukan modernisasi paksa yang memberikan dampak traumatis bagi kehidupan sehari-hari warga.
Terinspirasi oleh gerakan republik di Turki, rezim Pahlavi berusaha "meng-Eropakan" penampilan rakyatnya melalui kebijakan berpakaian yang drakonian.
Pada tahun 1928, sebuah undang-undang disahkan yang mewajibkan semua pegawai negeri, kecuali pemimpin agama, untuk mengenakan pakaian Barat.
Kemudian pada tahun 1935, muncul dekrit yang mewajibkan penggunaan topi fedora bagi karyawan negara.
Puncaknya terjadi pada tahun 1936, ketika Shah melarang penggunaan cadar atau hijab bagi perempuan.
Kebijakan ini disambut baik oleh kelas menengah perkotaan di Teheran, namun ditentang keras di provinsi-provinsi dan oleh kelas pekerja.
Houchang Chehabi, dalam artikelnya untuk jurnal Iranian Studies, mencatat sebuah ironi besar dari kebijakan tersebut.
Pejabat dan rakyat setara
"Dengan melembagakan perbedaan lahiriah antara orang awam dan ulama, negara Pahlavi secara tidak sengaja berkontribusi pada penciptaan kelompok ulama yang memiliki batas-batas jelas... kelompok yang empat dekade kemudian akan memimpin keruntuhan dinasti tersebut," tulis Chehabi.
Chehabi berpendapat, standarisasi pakaian ini adalah bagian dari "rekayasa sosial berpakaian" yang dianggap sebagai syarat mutlak untuk emansipasi dan kesetaraan dalam sistem bangsa-bangsa global.
Namun, pasca-revolusi 1979, naskah gaya berpakaian ini berbalik arah sepenuhnya. Pejabat rezim saat ini menunjukkan identitas mereka justru melalui penolakan terhadap dasi.
"Sementara dalam pertemuan internasional seorang pemimpin Arab mungkin mengenakan jilaba dan politisi Pakistan mengenakan shirvani, pejabat Republik Islam Iran hanya menonjol karena penolakan mereka untuk memakai dasi, sebuah penolakan yang lebih berkaitan dengan populisme revolusioner daripada dengan Islam," catat Chehabi.
Ironi terdalam dari semua kontroversi ini adalah kemungkinan bahwa dasi sebenarnya memiliki asal-usul kuno dari Iran.
Secara historis, dasi modern diturunkan dari cravat yang pertama kali dipakai oleh tentara bayaran Kroasia di Prancis pada abad ke-17.
Sejarawan Inggris Noel Malcom mengklaim bahwa syal leher tersebut awalnya dipakai oleh suku Kroasia yang bermigrasi ke wilayah Balkan dari dataran tinggi Iran selama periode Sassanid.
Jika teori ini benar, maka benda yang kini ditolak keras oleh Teheran sebagai simbol Barat sebenarnya adalah warisan nenek moyang mereka sendiri yang telah menempuh perjalanan ribuan tahun.