Belanja Online Naik Pesat, Siapa yang Mesti Bertanggung Jawab Beban Sampahnya?

Suara.com - Tren belanja daring (online shopping) di Indonesia terus meroket sejak 2020. Dikutip dari Goodstats.id, nilai transaksi online tercatat melonjak secara signifikan terjadi pada tahun 2021 karena COVID-19. Pandemi yang terjadi pada akhirnya justru mempercepat adopsi digital dan mendorong perilaku masyarakat untuk masif berbelanja daring.

Dari yang sebelumnya transaksi online berada di angka Rp266,3 triliun, dalam empat tahun berikutnya bisa melonjak hampir dua kali lipat. Data Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa total transaksi e-commerce nasional pada tahun 2024 mencapai Rp487,01 triliun, yang berarti naik sekitar 7,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp453,75 triliun.

Kemudahan akses, diskon tanggal kembar, hingga banyaknya promo telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara drastis. Namun, di balik kemudahan "klik dan bayar" ini, tersimpan masalah lingkungan yang pelik. Saat ini, sampah plastik turut mengalami lonjakan karena sering digunakan oleh produsen sebagai kemasan produk mereka. Pada akhirnya, beban sampah ini sepenuhnya akan ditanggung oleh konsumen dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Dilema Overpackaging Demi Keamanan

Masalah utama yang sering ditemui adalah praktik overpackaging atau pengemasan yang berlebihan. Kebanyakan dari pelaku UMKM dan ekpedisi menganggap bahwa penggunaan plastik, selotip, hingga bubble wrap yang berlapis kini menjadi standar keamanan produk. Padahal, hal ini justru menciptakan tumpukan sampah yang sulit dikelola.

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar menyoroti hal ini:

"Anggapan teman-teman UMKM terhadap packaging, plastik bubble wrap yang semakin tebal, semakin aman untuk dilempar atau kena goncangan itu perlu diubah."

Akibatnya, konsumen menerima kiriman dengan volume sampah kemasan yang sering kali lebih besar daripada produknya sendiri. Sayangnya, opsi untuk memilih kemasan yang lebih ramah lingkungan masih sangat sulit diakses oleh masyarakat luas.

Konsumen Jadi Korban yang Memikul Beban

Setelah proses unboxing selesai, konsumen kerap kebingungan dalam mengolah sisa kemasan tersebut. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang belum memiliki pemilahan terstruktur di tingkat rumah tangga, membuat sampah plastik e-commerce berakhir tercampur dengan sampah organik. Hal ini diperparah dengan rendahnya daya serap industri daur ulang terhadap jenis plastik tertentu.

"Teman-teman konsumen juga bingung, ini mau dibawa ke mana, pada akhirnya hanya menjadi sampah dan beban juga ketika menuju ke TPA," ujar Ibar.

Ia menambahkan bahwa jenis plastik seperti bubble wrap sangat sulit diterima oleh industri daur ulang, terutama jika warnanya gelap atau sudah tercampur dengan sisa kertas alamat dan selotip. Ibar juga memberi gambaran perjalanan perubahan warna produk demi daur ulang yang lebih mudah.

“Kita lihat bagaimana perjalanan si botol Sprite yang dulunya warna hijau, itu kan sangat sulit daur ulang, tapi kemudian akhirnya mereka berubah menjadi warna putih bening karena itu lebih mudah daur ulang. Soal warna saja itu juga mengaruhi soal daur ulang karena memang pada akhirnya kompleks ketika tidak ada dukungan, jadi mahal dan sebagainya,” jelas Ibar.

Saat ini, tanggung jawab pengelolaan sampah hasil belanja online seolah-olah sepenuhnya menjadi tugas konsumen, sementara peran industri atau pemilik platform digital belum hadir secara nyata.

Mendesak Tanggung Jawab Produsen

Ibar menjelaskan bahwa secara regulasi, industri sebenarnya memiliki kewajiban untuk menarik kembali kemasannya.

“Di undang-undang persampahan kita kan mereka wajib untuk menarik kembali kemasannya ya, entah itu Unilever, Danon, Mayora, atau sebagainya. E-commerce juga salah satu pihak industri yang seharusnya punya andil di sini untuk menarik kembali kemasannya,” kata Ibar.

Namun, di sektor e-commerce, komitmen ini masih sebatas kampanye dan belum menjadi standar operasional. Greenpeace mendorong agar platform digital tidak hanya memberikan opsi pengiriman berkelanjutan, tetapi juga menyiapkan ekosistem pasca konsumsi agar kemasan tidak langsung dibuang ke tempat sampah.

Jika sistem pengurangan sampah di hulu tidak segera diperbaiki, proyeksi 3-5 tahun ke depan sangat mengkhawatirkan. TPA akan semakin overload, dan sampah plastik dari aktivitas belanja daring akan terus memenuhi sudut-sudut kota tanpa ada penanganan yang tuntas. Perubahan harus dimulai dari sistem yang memaksa industri untuk bertanggung jawab, sehingga konsumen tidak lagi menjadi pihak terakhir yang sendirian memikul beban krisis plastik ini.