Suara.com - Hingga saat ini, sistem penggunaan kembali atau reuse masih terus didorong sebagai salah satu solusi untuk mengurangi sampah plastik global. Namun, implementasinya di berbagai negara belum berjalan optimal dan masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar.
Menurut laporan dari Global Plastics Policy Center di bawah Revolution Plastics Institute, seperti dilansir Phys.org, sistem reuse memang mulai diterapkan di banyak wilayah. Meski demikian, kemajuannya masih terhambat oleh kebijakan yang belum selaras serta infrastruktur yang belum memadai.
Lembaga tersebut merilis tiga laporan baru yang menyoroti implementasi sistem penggunaan kembali di berbagai kawasan.
Penelitian ini menjadi analisis komparatif pertama yang mencakup wilayah Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Kajian dilakukan berdasarkan data kebijakan selama bertahun-tahun, wawancara dengan para pemangku kepentingan, serta analisis peran pemerintah dalam mendukung pengembangan sistem reuse.
Hambatan Sistemik Jadi Temuan Utama
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai inisiatif reuse yang dinilai menjanjikan masih terbentur hambatan struktural. Kerangka regulasi yang ada dinilai belum sinkron dan masih dirancang untuk sistem ekonomi linier berbasis sekali pakai. Kondisi ini membuat transisi menuju sistem penggunaan kembali berjalan lambat.
Selain itu, dukungan finansial untuk mendorong perubahan juga dinilai belum cukup kuat. Banyak inisiatif reuse masih bergantung pada proyek percontohan atau skema sukarela, sehingga sulit berkembang dalam skala besar.
“Tanpa kerangka kebijakan yang lebih kuat dan terkoordinasi, penggunaan kembali akan kesulitan melampaui proyek percontohan dan inisiatif sukarela,” ujar Antaya March.
Penelitian juga mencatat bahwa beberapa negara sebenarnya mulai mengintegrasikan sistem reuse ke dalam kebijakan pengemasan dan skema tanggung jawab produsen yang diperluas. Namun, koordinasi antar lembaga dan mekanisme pembiayaan yang lebih solid masih sangat dibutuhkan untuk memastikan implementasi berjalan efektif.
Senada dengan itu, Tegan Evans menekankan bahwa pemerintah memegang peran kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung.
“Pemerintah memiliki peran vital dalam menciptakan kondisi agar sistem penggunaan kembali berhasil. Dengan kebijakan yang tepat, reuse dapat memberikan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial,” ujarnya.
Langkah ke Depan
Penelitian ini bertujuan memberikan panduan praktis berbasis bukti bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan sistem reuse dalam skala besar. Upaya ini dinilai penting untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi.
“Ada momentum yang jelas, tetapi peningkatan penggunaan kembali membutuhkan desain kebijakan yang lebih terencana. Ini termasuk definisi yang jelas, integrasi dengan kebijakan yang ada, serta penciptaan kondisi yang mendukung investasi dan implementasi,” tambah March.
Saat ini, Global Plastics Policy Center tengah menyusun sintesis global sebagai langkah lanjutan. Laporan ini juga melibatkan kolaborasi berbagai organisasi untuk memastikan temuan yang lebih komprehensif dan relevan dalam mendorong pengembangan sistem penggunaan kembali di berbagai negara.