Suara.com - Limbah elektronik (e-waste) menjadi salah satu krisis lingkungan dengan pertumbuhan tercepat. Data Global E-Waste Monitor 2024 mencatat volume global mencapai 62 juta ton pada 2022 dan diproyeksikan naik menjadi 82 juta ton pada 2030.
Di Indonesia, produksi e-waste mencapai sekitar 1,9 juta ton, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara . Apa pemicu lonjakan ini, apa dampaknya, dan bagaimana penanganannya?
Kondisi Kritis di Indonesia
Indonesia berada dalam posisi yang cukup mengkhawatirkan terkait timbunan e-waste. Sebagai salah satu konsumen besar perangkat elektronik, Indonesia masih memiliki tantangan dalam produksi elektronik dengan kemampuannya untuk mengelola limbah tersebut.
165 ton. Itulah total e-waste di DKI Jakarta yang berhasil diolah dalam periode 2019 hingga mei 2024, sebagaimana dilaporkan oleh KLHK. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan e-waste hanya seujung rambut.
Lonjakan e-waste sendiri dipicu oleh tren pergantian gawai yang cepat, perkembangan teknologi, serta siklus hidup produk yang semakin singkat, ditambah biaya perbaikan yang sering kali lebih mahal dibanding membeli ponsel baru.
Dampak yang dihasilkan tidak sederhana. Tanpa pengelolaan yang tepat, tentunya penumpukan limbah elektronik akan memberikan efek buruk. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala pusat Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ichwan Makmur, dalam acara E-Waste Policy and Extended Producer Responsibility (EPR) training.
“Di satu sisi, pertumbuhan perangkat elektronik membawa manfaat besar bagi percepatan transformasi digital. Namun di sisi lain, tanpa pengelolaan yang tepat, perangkat elektronik yang telah menjadi limbah (e-waste) justru akan menimbulkan beban lingkungan, kesehatan dan sosial yang serius,” ujarnya.
Solusi Aktif dari Berbagai Pihak
Di tengah meningkatnya ancaman e-waste, harapan tetap tumbuh dari berbagai upaya yang mulai digerakkan bersama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menghadirkan program Jemput E-Waste yang mneydiakan layanan penjemputan untuk limbah di atas 5 kg serta opsi dropbox ke TPS terdekat bagi jumlah limbah yang lebih kecil. Untuk informasi lebih lanjut dapat melihat website https://ewaste.dinaslhdki.id/ewastesm.
Selain itu, pada 2025 Kementerian Komdigi bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta pemerintah daerah bekerja sama dengan International Telecommunication Union (ITU) didukung oleh UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) untuk menyusun kajian kebijakan pengelolaan e-waste yang lebih terarah dan implementatif.
“Kolaborasi ini diharapkan memperkuat dasar ilmiah dan strategis dalam perumusan kebijakan nasional yang lebih terarah, implementatif, serta sesuai kebutuhan nyata di berbagai wilayah Indonesia,” ungkap Ichwan.
Ia juga menambahkan “Kami ingin membangun sistem pengelolaan e-waste yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi lingkungan serta masyarakat Indonesia”
Upaya ini juga diperkuat oleh peran sektor swasta, seperti Bibli melalui program Gadget For Good yang menyediakan dropbox pengumpulan e-waste di sejumlah pusat perbelanjaan.
Head of ESG Blibli, Ignacia Chiara Irawan, mengatakan bahwa Bibli ingin terus berkomitmen dalam menjaga lingkungan.
TERPOPULER
