Profil Dino Patti Djalal yang Kritik Prabowo Soal Kunker ke Luar Negeri

Nama Dino Patti Djalal kembali mencuat ke publik pada akhir Mei 2026. Sebagai pengamat independen, ia mengkritik intensitas kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.

Menurut perhitungannya, sejak dilantik sebagai Presiden, Prabowo menghabiskan satu dari enam hari di luar negeri — menjadikannya salah satu pemimpin dunia dengan frekuensi perjalanan paling tinggi.

Dino menyampaikan kritiknya melalui media sosial dan video analisis. Ia menyoroti bahwa kunjungan kepala negara memakan biaya sangat besar, termasuk pesawat, rombongan, pengamanan, akomodasi, dan logistik.

Satu perjalanan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Di tengah kondisi ekonomi domestik seperti pelemahan rupiah, Dino menilai frekuensi tersebut "tidak lazim dan di luar batas kewajaran".

Ia juga memberikan lima saran konstruktif untuk efisiensi diplomasi:

1. Kurangi secara signifikan perjalanan ke luar negeri.
2. Manfaatkan lebih banyak diplomasi virtual atau pertemuan di Indonesia.
3. Beri peran lebih besar kepada Menteri Luar Negeri untuk kunjungan tingkat menteri.
4. Tingkatkan transparansi anggaran perjalanan presiden.
5. Fokus pada hasil konkret daripada kuantitas kunjungan.

Kritik ini menuai respons dari pemerintah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menanggapi bahwa rombongan Prabowo lebih ramping (50-60 orang) dibandingkan era sebelumnya yang bisa mencapai 120 orang.

Pemerintah juga menekankan capaian diplomasi Prabowo, seperti keanggotaan BRICS dan berbagai kesepakatan strategis.

Meski kritis, Dino selalu menegaskan ia berbicara sebagai patriot dan pendukung diplomasi yang efektif. Ia pernah menerima penghargaan Bintang Mahaputra dari Presiden Prabowo sendiri, yang menunjukkan kredibilitasnya di mata pemerintah.

Sebagai pendiri FPCI, Dino Patti Djalal konsisten mendorong "nasionalisme unggul" dan partisipasi publik dalam politik luar negeri Indonesia.