6 Kontroversi Dadan Hindayana di BGN, Usul Menu Ulat Sagu hingga Motor Listrik 1 Triliun

3. Polemik Menu MBG Saat Ramadan

Saat Ramadan 2025, program MBG juga sempat menjadi sorotan karena tetap dijalankan ketika sebagian besar siswa menjalankan ibadah puasa.

BGN kemudian mengubah mekanisme distribusi dengan membolehkan makanan dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa.

Namun, kebijakan itu kembali menuai kritik setelah sejumlah laporan menunjukkan menu yang diterima siswa tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran awal yang disampaikan pemerintah.

Jika sebelumnya disebut akan berisi susu, telur rebus, kurma, buah-buahan, dan makanan tahan lama lainnya, sebagian penerima justru mendapatkan paket berisi sereal instan, roti, serta dua butir kurma.

Perbedaan antara ekspektasi dan realisasi di lapangan memicu perdebatan mengenai kualitas serta standar pelaksanaan program MBG selama Ramadan.

4. Rentetan Kasus Keracunan Makanan

Kasus keracunan makanan menjadi salah satu persoalan terbesar yang membayangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana.

Sejak program berjalan pada Januari 2025, insiden dugaan keracunan dilaporkan terjadi di sejumlah daerah dan melibatkan ribuan siswa penerima manfaat. Dalam rapat bersama DPR pada November 2025, Dadan mengungkapkan terdapat 11.640 penerima manfaat terdampak, terdiri dari 636 orang rawat inap dan 11.004 orang rawat jalan.

Berbagai kejadian tersebut memicu kritik terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.

Menanggapi hal itu, BGN mengaku telah melakukan evaluasi dengan memperketat SOP, meningkatkan pengawasan dapur MBG, serta memberikan sanksi kepada mitra yang melanggar standar keamanan pangan. BGN juga sempat menghentikan operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan kasus keracunan.

Meski BGN mengklaim jumlah kasus terus menurun setelah dilakukan perbaikan, rentetan insiden tersebut tetap menjadi salah satu kontroversi terbesar selama Dadan memimpin lembaga tersebut.

5. Pengadaan Motor Listrik hingga Sikat Semir Sepatu

BGN juga sempat menjadi sorotan terkait sejumlah pengadaan barang penunjang operasional yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bergizi bagi siswa.

Polemik terbesar muncul pada April 2026 setelah beredar informasi mengenai pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BGN saat itu, Dadan Hindayana, mengakui pengadaan tersebut merupakan bagian dari anggaran 2025 dan ditujukan untuk mendukung mobilitas petugas MBG di lapangan. Realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit.

Pengadaan motor listrik tersebut menjadi perdebatan karena nilai anggarannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Berdasarkan harga e-katalog sekitar Rp49,95 juta per unit, pengadaan 25.000 unit motor listrik diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp1,24 triliun, sementara realisasi 21.801 unit setara sekitar Rp1,08 triliun.

Selain motor listrik, publik juga menyoroti sejumlah pengadaan perlengkapan lain dalam lingkungan BGN, termasuk semir dan sikat sepatu dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar yang disebut sebagai bagian dari perlengkapan pendidikan dan pelatihan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Besarnya anggaran untuk berbagai kebutuhan penunjang tersebut memicu kritik dari masyarakat yang mempertanyakan prioritas belanja BGN di tengah berbagai persoalan pelaksanaan program MBG, mulai dari kualitas makanan hingga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah.

6. Rencana Ekspansi Program MBG ke Arab Saudi

Kontroversi lain muncul pada akhir Mei 2026 ketika Dadan Hindayana mewacanakan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Arab Saudi.

Rencana tersebut muncul setelah kunjungannya ke Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dan mendapat respons positif dari para siswa Indonesia yang bersekolah di sana. Dadan bahkan menyebut SIJ berpotensi menjadi lokasi percontohan pertama MBG di luar negeri apabila mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, wacana tersebut segera menuai kritik dari berbagai kalangan. Selain dinilai tidak relevan di tengah masih banyaknya persoalan pelaksanaan MBG di dalam negeri, publik juga mempertanyakan potensi penggunaan anggaran negara untuk program di luar negeri.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai usulan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama MBG yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia.

Kritik semakin menguat setelah muncul perhitungan bahwa program tersebut berpotensi menjangkau sekitar 1.400 siswa Indonesia di Arab Saudi dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp132 juta per hari.

Sejumlah pihak menilai dana sebesar itu lebih tepat digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan atau memperluas jangkauan program gizi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih membutuhkan perhatian pemerintah