Peritel Fashion Mulai Kenakan Biaya Retur, Bisakah Benar-Benar Kurangi Limbah?

Suara.com - Industri fast fashion mulai mengubah strategi menghadapi tekanan keberlanjutan. Salah satunya datang dari peritel fesyen asal Inggris, ASOS, yang menerapkan biaya tambahan bagi pelanggan dengan tingkat pengembalian barang (return) yang tinggi.

Kebijakan ini menandai perubahan dari praktik yang selama ini identik dengan belanja fesyen daring: retur gratis.

Dikutip dari laporan Phys.org, langkah tersebut ditujukan untuk mendorong konsumen mengurangi kebiasaan membeli dan mengembalikan barang dalam jumlah besar, yang dinilai berkontribusi terhadap limbah dan emisi.

Dalam praktik belanja daring, terdapat dua pola yang sering muncul.

Pertama, konsumen membeli satu model pakaian dalam beberapa ukuran sekaligus untuk dicoba di rumah, lalu mengembalikan yang tidak cocok.

Pola kedua adalah pembelian impulsif, fenomena yang menurut laporan menyumbang hingga sekitar 40 persen transaksi belanja online global, dengan produk pakaian menjadi salah satu kategori utama.

Secara teori, mengenakan biaya retur dapat mengurangi volume pembelian berlebih dan menekan penggunaan kemasan maupun pengiriman ulang.

Namun sejumlah peneliti menilai persoalannya tidak sesederhana itu.

Ketika biaya retur menjadi lebih mahal atau prosedurnya lebih rumit, konsumen belum tentu berhenti membeli. Sebaliknya, mereka bisa memilih menyimpan barang yang tidak dipakai atau membuangnya.

Studi di Amerika Serikat yang dikutip dalam laporan menunjukkan sekitar 75 persen konsumen memilih menyimpan pakaian yang tidak sesuai daripada menjalani proses pengembalian yang dianggap merepotkan.

Akibatnya, beban limbah yang sebelumnya berada dalam sistem logistik perusahaan justru berpindah ke rumah tangga dan sistem pengelolaan sampah lokal.

Persoalan ini menjadi relevan bagi Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan perdagangan fesyen daring sekaligus menghadapi tantangan pengelolaan sampah tekstil.

Meski data nasional tentang tingkat retur pakaian masih terbatas, tren konsumsi pakaian murah dan cepat berganti semakin terlihat, terutama di platform e-commerce dan perdagangan lintas negara.

Di sisi lain, sektor tekstil secara global diperkirakan menyumbang sekitar 8–10 persen emisi karbon dunia, lebih tinggi dibanding gabungan sektor penerbangan dan pengiriman maritim.

Pengembalian barang memang menambah jejak lingkungan melalui transportasi tambahan dan limbah kemasan. Tetapi laporan tersebut menilai akar persoalannya bukan terutama pada perilaku retur konsumen.

Masalah yang lebih besar ada pada model bisnis fast fashion yang mengandalkan produksi dalam jumlah besar untuk memastikan tren selalu tersedia.

Artinya, pakaian yang akhirnya tidak dipakai tetap sudah mengonsumsi air, energi, bahan kimia, dan tenaga kerja sejak awal diproduksi.

Karena itu, sejumlah alternatif kebijakan mulai mendapat perhatian.

Beberapa di antaranya adalah memperluas tanggung jawab produsen terhadap pengelolaan limbah tekstil, mendorong investasi infrastruktur daur ulang, membatasi penggunaan material yang sulit didaur ulang, hingga mewajibkan transparansi tentang nasib barang yang dikembalikan.

Penulis: Vicha Rumanti