Kenapa Mahasiswa Demo 'Menuju Indonesia Bangkrut' di Bundaran HI?

Suara.com - Ribuan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dan berbagai kampus lain turun ke jalan di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026. Mereka menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI.

Aksi ini menjadi salah satu unjuk rasa mahasiswa paling signifikan di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mencerminkan gelombang ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani rakyat.

Aksi yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI ini melibatkan sekitar 1.000 hingga 3.000 peserta. Mahasiswa semula berencana berkumpul langsung di Bundaran HI, simbol pusat Jakarta yang ikonik.

Namun, aparat kepolisian melakukan penyekatan ketat, sehingga massa melakukan long march dan sempat terkonsentrasi di sekitar Dukuh Atas serta akhirnya berorasi di lokasi alternatif.

Latar Belakang dan Alasan Utama Demo

 

Mahasiswa menilai pemerintahan saat ini membawa Indonesia ke arah “bangkrut” melalui serangkaian kebijakan ekonomi yang dianggap boros, tidak tepat sasaran, dan kurang berpihak pada rakyat kecil.

Beberapa pemicu utama aksi ini meliputi:

1. Kenaikan Harga BBM dan Kebutuhan Pokok

Lonjakan harga Pertamax nonsubsidi hingga 32 persen, atau mencapai Rp16.250 per liter menjadi salah satu pemicu utama.

Mahasiswa menuntut penurunan harga BBM dan sembako karena beban ini langsung dirasakan masyarakat menengah ke bawah, di tengah pelemahan nilai Rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar AS.

2. Pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kritik tajam dialamatkan pada pemborosan anggaran negara. Mahasiswa menyoroti program-program megah yang dinilai tidak prioritas di tengah kondisi fiskal yang ketat.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih

Dua program unggulan pemerintah ini menjadi sorotan. MBG dikritik pasca-kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), sementara Koperasi Desa Merah Putih dituding memangkas dana desa dan kurang transparan.

Mahasiswa menuntut penghentian kedua program ini untuk efisiensi anggaran.

4. Militerisme di Ranah Sipil

Ada kekhawatiran atas keterlibatan militer dalam urusan sipil yang semakin meluas, yang dianggap mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

5. Desakan Akuntabilitas Pemerintah

Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo untuk mengakui kesalahan dan menghentikan pembelaan berlebihan terhadap kebijakan yang bermasalah.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menjelaskan bahwa Bundaran HI dipilih karena mahasiswa sudah tidak lagi percaya pada DPR dan pemerintah.

Lokasi ini dianggap lebih efektif untuk menyuarakan aspirasi langsung kepada publik.

Aksi ini bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan respons terhadap indikator ekonomi yang memburuk. Pelemahan rupiah, inflasi kebutuhan pokok, dan beban subsidi energi yang fluktuatif menjadi latar belakang konkret.

Mahasiswa melihat kebijakan pemerintah saat ini kurang fokus pada pemulihan daya beli masyarakat dan reformasi struktural yang mendalam.

Mereka khawatir, tanpa koreksi cepat, Indonesia akan menghadapi krisis yang lebih parah, terutama bagi generasi muda yang akan mewarisi dampaknya.

Meski berlangsung tegang dengan penyekatan dan long march, aksi relatif damai tanpa bentrokan besar. Mahasiswa tetap menyampaikan orasi dan pernyataan sikap hingga sore hari.

Beberapa elemen masyarakat sipil, termasuk ibu-ibu rumah tangga, ikut mendukung dengan menyuarakan keprihatinan serupa.

Pemerintah diharapkan merespons tuntutan ini secara serius melalui evaluasi kebijakan, penghematan anggaran yang tepat, dan dialog terbuka.

Bagi mahasiswa, aksi ini hanyalah awal. Jika kondisi ekonomi tidak membaik, gelombang protes serupa berpotensi terus muncul.

Aksi demo di Bundaran HI pada 12 Juni 2026 bukan sekadar demonstrasi biasa. Ini mencerminkan kegelisahan generasi muda terhadap masa depan bangsa.