Bisakah Label dan Pajak Karbon pada Pangan Tekan Emisi Tanpa Bebani Konsumen? Peneliti Ungkap Ini

Bimo Aria Fundrika

Rabu, 22 Juli 2026 | 13:05 WIB
Bisakah Label dan Pajak Karbon pada Pangan Tekan Emisi Tanpa Bebani Konsumen? Peneliti Ungkap Ini
Tekan emisi karbon pada sektor pangan melalui penerapan label karbon dan pajak pangan (dok.Unsplash/Franki Chamaki)

Suara.com - Label karbon dan pajak karbon pada produk pangan dinilai efektif dalam menekan emisi gas rumah kaca sekaligus menjaga kenaikan biaya hidup konsumen tetap rendah.

Temuan ini berdasarkan pada penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Environtment Economics and Management. Penelitian tersebut melibatkan peneliti dari Universitas Trento di Italia yang bekerja sama dengan Universitas Exeter.

Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapana label karbon bisa menurunkan jejak karbong dengan rata-rata keranjang belanja sebesar 5,6 persen (setara dengan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 2,7 persen di Inggris).

Sementara itu, implementasi pajak karbon sebesar £60 per metrik ton CO pada produk dengan emisi tertinggi dapat menekan jejak karbon hingga 10 persen.

Uniknya, dengan memadukan kedua kebijakan tersebut justru lebih efisien karena konsumen hanya perlu menanggung kenaikan biaya hidup sekitar £34 per orang per tahunnya.

Melalui pendekatan ini dinilai manjur dalam mempertahankan efektivitas penurunan emisi sekaligus mengurangi beban finansial masyarakat.

Direktur Institut Pertahanan, Lingkungan, Ekonomi, dan Kebijakan Universitas Exeter, Ian Bateman, menjabarkan bahwa pajak karbon dan pelabelan karbon dapat diaplikasikan secara beriringan untuk menekan emisi tanpa membebani konsumen secara berlebihan.

“Temuan ini menyiratkan bahwa pajak karbon dan pelabelan karbon dapat digabungkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sambil menjaga biaya bagi konsumen seminimal mungkin dan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan simulasi supermarket online yang melibatkan sekitar 5.000 responden di Inggris. Para peneliti mengumpulkan data mengenai jenis produk yang dibeli, frekuensi pembelian, dan jumlah konsumsi untuk mengukur perubahan perilaku belanja setelah diberi label karbon.

baca juga

Tujuan diadakannya simulasi tersebut adalah untuk melihat bagaimana konsumen ini menanggapi informasi mengenai emisi pada produk pangan.

“Kami merancang lingkungan supermarket online simulasi dan mengumpulkan data dari sekitar 5,000 responden yang berbasis di Inggris mengenai produk apa yang biasanya mereka beli, seberapa sering, dan dalam jumlah berapa,” kata Peneliti dari Universitas Trento, Dr. Michela Faccioli.

Di samping itu, peneliti Universitas Trento, Dr. Marco Tomasi menilai tantangan utama saat penerapan pajak karbon adalah rendahnya penerimaan publik serta potensi membebani rumah tangga yang berpendapatan rendah.

“Pengenalan pajak karbon bukannya tanpa tantangan, karena langkah-langkah ini umumnya memiliki penerimaan publik yang terbatas dan cenderung membebani rumah tangga yang kurang mampu. Studi kami menunjukkan bahwa redistribusi pendapatan pajak berdasrkan per kapita akan secara efektif menghilangkan ketidaksetaraan yang terakit dengan penerapan pajak, sehingga meningkatkan keadilan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Namun, ia melihat redistribusi pendapatan pajak secara merata per kapita bisa mengurangi kesenjangan sehingga kebijakan tersebut menjadi lebih adil.

Studi ini juga menguak temuan baru bahwa dampak dari penerapan kebijakan itu bisa berbeda-beda bergantung pada pola konsumsi. Rumah tangga dengan konsumsi daging yang tinggi cenderung kebih responsif terhadap label karbon.

“Kami menemukan bahwa rumah tangga dengan diet kaya akan daging juga cenderung lebih bereaksi terhadap tampilan label karbon, menunjukkan bahwa informasi lebih lanjut kepada kelompok ini tentang dampak emisi dari pilihan makanan mereka dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan,” ungkap Peneliti dari Universitas Trento, Dr. Carlo Frezzi.

Perlu digarisbawahi bahwa sektor pangan menyumbang lebih dari sepertiga total emisi gas rumah kaca secara global, meliputi proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen.

Karena itulah, penting sekali untuk mengubah perilaku konsumen melalui pelabelan dan kebijakan harga. Dengan langkah ini dinilai efektif untuk menekan emisi dari sektor pangan.

Penulis: Chairunisa

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Insentif Mobil Listrik Bisa Bikin Jakarta Rugi Rp2 Triliun

Insentif Mobil Listrik Bisa Bikin Jakarta Rugi Rp2 Triliun

News | Rabu, 22 Juli 2026 | 11:33 WIB

TNI AD Tegaskan Babinsa Tak Punya Wewenang Awasi Wajib Pajak, Publik Diminta Tak Resah

TNI AD Tegaskan Babinsa Tak Punya Wewenang Awasi Wajib Pajak, Publik Diminta Tak Resah

Bisnis | Rabu, 22 Juli 2026 | 10:27 WIB

Waspada! Harga Cabai Rawit Merah dan Telur Ayam Melejit, Sinyal Tekanan Inflasi Pangan Nasional

Waspada! Harga Cabai Rawit Merah dan Telur Ayam Melejit, Sinyal Tekanan Inflasi Pangan Nasional

Bisnis | Rabu, 22 Juli 2026 | 10:02 WIB

Terkini

Jadi Bank Beraset di Atas Rp500 Triliun, BRI Raih Empat Penghargaan Bergengsi Pada 2026

Jadi Bank Beraset di Atas Rp500 Triliun, BRI Raih Empat Penghargaan Bergengsi Pada 2026

Jogja | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 13:41 WIB

Kejar Penerimaan Negara, Hashim Sebut Pemerintah Akan Tarik Pajak Digital 9 November

Kejar Penerimaan Negara, Hashim Sebut Pemerintah Akan Tarik Pajak Digital 9 November

Bisnis | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 13:41 WIB

Satpol PP Padang Pariaman Tertibkan Kafe Karaoke-Kedai Tuak, Sejumlah Barang Bukti Disita

Satpol PP Padang Pariaman Tertibkan Kafe Karaoke-Kedai Tuak, Sejumlah Barang Bukti Disita

Sumbar | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 13:41 WIB

Setelah Kantor PT Djarum, KPK Geledah 6 Perusahaan Afiliasi

Setelah Kantor PT Djarum, KPK Geledah 6 Perusahaan Afiliasi

News | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 13:39 WIB

Penyerapan Tembakau oleh Industri Rokok Melambat, Pabrik Pilih Habiskan Stok Lama

Penyerapan Tembakau oleh Industri Rokok Melambat, Pabrik Pilih Habiskan Stok Lama

Bisnis | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 13:39 WIB

Bibit Siklon 91B Picu Ancaman Banjir dan Longsor, BNPB Beri Imbauan Waspada

Bibit Siklon 91B Picu Ancaman Banjir dan Longsor, BNPB Beri Imbauan Waspada

News | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 13:39 WIB

BRI Perkuat Inklusi Keuangan UMKM Lewat Empat Penghargaan Pada 2026

BRI Perkuat Inklusi Keuangan UMKM Lewat Empat Penghargaan Pada 2026

Jabar | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 13:37 WIB

Tinjau Irigasi, Gubsu Bobby Serap Aspirasi dan Beri Solusi untuk Petani di Gunungsitoli Nias

Tinjau Irigasi, Gubsu Bobby Serap Aspirasi dan Beri Solusi untuk Petani di Gunungsitoli Nias

News | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 13:37 WIB

Bikin Polusi Udara Parah, Pabrik Arang di Bekasi Disegel

Bikin Polusi Udara Parah, Pabrik Arang di Bekasi Disegel

Bekaci | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 13:35 WIB

Peretasan Binance Jadi Insiden Terbesar Sepanjang Sejarah Kripto, Lampaui Bybit

Peretasan Binance Jadi Insiden Terbesar Sepanjang Sejarah Kripto, Lampaui Bybit

Sumut | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 13:33 WIB

×