LINIMASA - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe menghadapi sidang perdana dalam kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (19/6/ 2023).
Sidang tersebut berlangsung dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU).
Dalam sidang tersebut, JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Lukas Enembe menerima suap dan gratifikasi dengan jumlah total Rp45,8 miliar. Suap dan gratifikasi tersebut diduga diterima dalam bentuk uang tunai dan juga melalui pembangunan atau perbaikan aset.
"Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya Rp45.843.485.350," ungkap jaksa saat membacakan dakwaan.
Jaksa mengungkapkan bahwa Lukas Enembe diduga menerima uang sebesar Rp10,4 miliar dari Piton Enumbi, yang merupakan pemilik PT Melonesia Mulia. Selain itu, dalam dakwaannya, jaksa juga menyebutkan bahwa Gubernur Papua nonaktif ini menerima sejumlah uang sebesar Rp35,4 miliar dari Rijatono Lakka, yang menjabat sebagai Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo.
"Dengan rincian sebesar Rp10.413.929.500 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia PT Lingge-lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur dan sebesar Rp35.429.555.850 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, Direktur PT Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik CV Walibu," tuturnya.
Menurut jaksa, suap kepada Lukas Enembe terjadi sekitar pertengahan tahun 2018. Suap tersebut diberikan dengan tujuan agar Gubernur Papua nonaktif ini memenangkan perusahaan yang dimiliki oleh Piton Enumbi dan Rijatono dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," jelasnya.
Atas perbuatannya, Lukas didakwa Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi.
TERPOPULER
