Calon presiden (Capres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membantah isu adanya kontrak politik dengan partai untuk pemilihan menteri jika dirinya menang.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut, usai dirinya menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan penataan kawasan Candi Borobudur bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
"Kan sistem presidensial itu soal menteri prerogatif presiden, jadi serahkan pada presiden," kata Ganjar, melansir Antara.
Bukan cuma Ganjar, sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah juga sudah menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik antara bakal calon presiden dari PDI Perjuangan dengan Partai jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden.
"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi Presiden," kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Adapun menurut Said Abdullah, satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan Partai, yakni menyejahterakan rakyat.
Sebelumnya, kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menyatakan jika Ganjar sudah melakukan kontrak Politik dengan PDI Perjuangan.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP" tulis Ade Armando, dikutip Minggu (11/6/2023).
Namun Ade Armando kemudian mengklarifikasi cuitannya itu.
Baca Juga: PSSI: Persiapan FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Palestina di Surabaya Berjalan Lancar
"Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya, ya, dia sendiri. Bukan partai!” tulisnya, dikutip Selasa (13/6/2023).
