Presiden Joko Widodo dinilai terus berusaha untuk mencegah eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertarung di Pemilihan Umum 2024.
Salah satu yang vokal menyampaikan dugaan tersebut adalah Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Dilihat Suara Manado di kanal YouTube-nya, Refly menganalisis beberapa hal yang menjadi alasan Jokowi bersikeras tidak mengizinkan Anies menang.
Termasuk di antaranya dinasti politik. Jokowi memang bukan elite partai politik yang umumnya melibatkan seluruh keluarganya, namun Refly menuding sang presiden sudah mulai mempersiapkan "bantalan" untuk kerabat-kerabatnya.
"Jangan lupa political dynasty, dinasti politik yang mereka bangun, yang Jokowi bangun," ujar Refly, dikutip pada Rabu (30/11/2022).
Bahkan menurut Refly, Jokowi mungkin akan membawa putra bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk ikut meramaikan dunia politik. Padahal selama ini Kaesang menjadi satu-satunya anak Jokowi yang masih bertahan di luar dunia politik.
"Yaitu Bobby Nasution, diperkirakan dia minimal menjadi Wakil Gubernur, atau bahkan Gubernur Sumatera Utara dalam pemilihan berikutnya," terang Refly.
"Lalu kemudian Gibran Rakabuming itu akan lompat ke DKI 1, atau setidak-tidaknya Jawa Tengah 1. Kemudian nanti Kaesang Pangarep akan masuk Solo," sambungnya.
Refly lantas mengungkap beberapa alasan lain Jokowi bersikeras mempertahankan pengaruh politiknya. Seperti untuk menutupi kasus KM 50, isu ijazah palsu, sampai IKN.
"Kalau kita bicara agenda seperti KM 50, apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka? Karena akan melibatkan Istana sebagai orang yang membiarkan paling tidak. Jelas-jelas ada pelanggaran hak asasi manusia di sini tapi kemudian tidak ditindaklanjuti," beber Refly.
Ia bahkan membandingkan sikap Jokowi ketika menanggapi kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo, serta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa pendukung Arema FC. Pasalnya Jokowi dinilai sangat reaktif dan langsung memberi instruksi khusus di kedua kasus tersebut.
"Yang kedua isu ijazah palsu sampai sekarang belum diklarifikasi, kita belum tahu kebenaran substantifnya," ujar Refly.
"Selanjutnya adalah IKN, seandainya tidak dilanjutkan oleh rezim yang baru. Kalau rezimnya pro Jokowi atau boneka Jokowi, dia punya jaminan untuk dilanjutkan," sambungnya, yang kemudian mengungkit potensi tindak pidana korupsi dalam megaproyek tersebut.
Sementara masalah terakhir yang diungkit Refly adalah proyek mangkrak kereta cepat. "Yang awalnya Keppres-nya business to business, tapi sekarang penggunaan uang APBN untuk membiayai," tandasnya.
Menurut Refly, alasan-alasan yang dikemukakannya masuk akal. Ia berpendapat Jokowi memiliki banyak sekali kepentingan sehingga saat ini terus berusaha memelihara kekuatan politiknya, seperti dengan para buzzer hingga relawan.
