Metro, Suara.com- Presiden Jokowi menawarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara dunia peserta Global Platform Disaster for Risk Reduction (GPDRR) ke-7 mengenai resiliensi berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya saat membuka perhelatan internasional GPDRR ke-7 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Rabu (25/5/2022).
Tampak hadir Deputi Sekjen PBB Amina Mohammed, Asisten Sekretaris Jenderal dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Pengurangan Risiko Bencana PBB Mami Mizutori, Wakil Presiden Zambia WK Mutale Nalumango. Mereka bersama-sama memukul Kulkul yang merupakan instrumen tradisional masyarakat Bali.
"Dalam GPDRR kali ini, Pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia konsep resiliensi berkelanjutan. Sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana termasuk menghadapi pandemi, dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan," kata Jokowi.
Pada kesempatan tersebut Jokowi menawarkan empat poin, pertama, Jokowi meminta para pihak memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipastif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana, pendidikan aman bencana serta pemerintahan kelembagaan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana yang harus menjadi prioritas bersama.
Kedua, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi.
"Akses pendanaan merupakan isu yang penting yang harus ditangani secara serius. Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan membentuk dana bersama, serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa melalui dana desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan," paparnya.
Ketiga, Jokowi mengajak membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim.
"Selain mitigasi infrastruktur fisik seperti Dam, pemecah ombak, waduk dan tanggul, infrastruktur hijau seperti hutan mangrove, cemara kuda, anti longsor, serta pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus menjadi bagian dari priortas pembangunan infrastruktur," pungkasnya.
Sumber : SuaraBali
