REGIONAL:
Pemerintah menuai banyak kritikan usai mengusulkan kenaikan biaya ibadah haji. Pasalnya jemaah, yang sebelumnya dibebankan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sampai Rp39 juta, kini diusulkan untuk membayar sebesar Rp69.193.773,60 atau naik hampir dua kali lipat.
Pro dan kontra tentu mengiringi wacana tersebut, apalagi karena kemudian beredar kabar bahwa dana yang disetorkan diduga telah diselewengkan oleh pemerintah.
Salah satu yang memberitakannya adalah kanal YouTube NEWS POLITIK. Video itu diedarkan dengan narasi pemerintah sudah memakai dana haji untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan jalan tol.
"Pemerintah Biadap !! Dana Haji Dipakain Buat Bangun IKN & Jalan Tol ...!!!!" begitulah judul yang dituliskan pemilik video, dikutip pada Selasa (24/1/2023).
Sementara di thumbnail videonya terlihat foto setumpuk uang bernominal Rp100.000 dan Rp50.000 yang diletakkan di sebuah meja. Tampak tiga tokoh negara berada di sekitar tumpukan uang tersebut, yakni Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kelewat Batas. Dana Haji Dipakai Buat Bangun IKN & Jalan Tol," tulis pemilik video sebagai judul di thumbnail.
Video tersebut sudah meraup ribuan penonton dan tentu saja menimbulkan banyak respons negatif dari warganet. Namun seperti apakah kebenarannya?
PENJELASAN
Berdasarkan penelusuran, ternyata video tidak menampilkan konten yang sesuai dengan narasinya. Justru video menarasikan kritik eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu terhadap usulan kenaikan biaya BPIH.
Said Didu mempertanyakan ke mana uang para calon jemaah haji dari tahun-tahun sebelumnya sehingga harus dinaikkan secara drastis.
Bukan hanya itu, Said juga kemudian berasumsi bahwa dana haji yang terkumpul telah digunakan dengan tidak semestinya oleh pemerintah, termasuk untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Video kemudian memperlihatkan klip wawancara Jokowi yang tampak didampingi Luhut serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali.
Bukan hanya itu, video juga memperlihatkan potongan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung mengenai pemotongan subsidi yang diduga untuk membiayai pembangunan IKN, meski tentu saja ini baru sebatas asumsi.
Lalu terdapat pula beberapa potongan video wawancara warga mengenai wacana kenaikan besaran BPIH. Warga kompak mengaku keberatan bila harganya dinaikkan sebagaimana diusulkan Kemenag.
Di sisi lain, tidak ada informasi kredibel mengenai penggunaan dana jemaah haji untuk pembangunan IKN dan jalan tol. Bulan Mei 2022 lalu juga Menag Yaqut mengklarifikasi isu dana haji dipakai untuk membiayai pembangunan IKN.
"Itu sama sekali tidak benar," tegas Yaqut usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, 17 Mei 2022. Yaqut menambahkan bahwa pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lah yang kemudian menyubsidi jemaah haji agar biaya yang dikeluarkan lebih ringan.
KESIMPULAN
Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa video unggahan kanal YouTube NEWS POLITIK adalah tidak benar.
Faktanya video hanya menarasikan asumsi Said Didu pasca pemerintah mengusulkan kenaikan besaran BPIH.
Sehingga kesimpulannya video ini dapat dikategorikan sebagai hoaks.
TERPOPULER
