Pihak penyandera menyatakan perlunya negosiasi antara kedua belah pihak.
Pada Selasa (7/2/2023), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) mengklaim menyandera pilot Susi Air atas nama Kapten Philips Max Marthin dari Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua.
Dikutip dari kanal News Suara.com, mereka mengancam akan mengeksekusi pilot asal Selandia Baru itu apabila negosiasi dengan pemerintah gagal dilakukan.
"(Pilot) masih hidup dan dia akan buat negoisasi dengan Jakarta, jika Jakarta kepala batu, maka pilot akan dieksekusi," jelas Sebby Sambom, juru bicara TPNPB OPM.
Ia menyatakan aksi dilakukan kelompok TPNPB OPM Ndugama-Derakma pimpinan Egianus Kogeya. Selain menyandera pilot, juga disebutkannya aksi membakar pesawat Susi Air berjenis Pilatus Porter.
Sedangkan para penumpang dalam kondisi selamat dan tidak menjadi target sandera. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ikut disandera apabila ada yang berasal dari luar Papua.
"Tapi jika penumpangnya orang imigran Indonesia, maka akan dijadikan sandera," kata Sebby Sambom.
Disebutkannya peristiwa penyanderaan ini dilakukan kedua kalinya. Setelah sebelumnya juga diklaim terjadi pada 1996.
"Pertama penyanderaan Tim Lorenz pada 1996 di Mapenduma," kata Sebby Sambom.
Kekinian, Polda Papua menyatakan masih berupaya melakukan pencarian terhadap pilot Susi Air atas nama Kapten Philips Max Marthin yang diduga disandera kelompok TPNPB OPM.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan proses pencarian dilakukan bersama Satgas Damai Cartenz. Menurutnya salah satu kendala dalam proses pencarian ini terkait dengan masalah jaringan telekomunikasi.
"Saat ini masih dalam pendalaman terkait kebenaraan informasi itu. Hal ini lantaran sulitnya komunikasi di daerah itu, sehingga banyak muncul isu yang berkembang. Ini perlu adanya kepastian," jelas Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo pada Rabu (8/2/2023).
Kapolres Nduga kekinian juga telah berada di Distrik Paro. Polda Papua masih menunggu perkembangan informasi terkait kasus ini.
"Akses komunikasi di Distrik Paro masih sangat terbatas, sehingga sangat minim informasi. Jadi saya harap untuk bersabar. Yang pasti ada aksi yang perlu kami respon, respon itu adalah bagaimana negara hadir dalam melindungi masyarakat," pungkasnya.
TERPOPULER
