Anies Basweda disebut memiliki perjanjian tertulis dengan Prabowo Subiato yang dibuat sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 dan masih berlaku sampai saat ini.
Namun Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengaku tidak tahu persis mengenai kebenaran adanya perjanjian antara Anies Baswedan dengan Prabowo.
Habiburokhman juga mengaku tak mempermasalahkan jika Anies Baswedan tak mematuhi perjanjian itu.
"Kalau saya ngga ngerti secara pribadi, apakah perjanjian itu benar ada. Kalaupun ada itu lebih pada gentleman agreement, bukan perjanjian hukum dan lebih mengingat secara moral. Kalau mau dipatuhi ya monggo, kalau ngga mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan," kata dia dikutip dari Times Indonesia--jejaring Suara.com, Selasa (31/1/2023).
menyatakan tidak ada yang bisa memaksakan Prabowo maupun Anies untuk mematuhi perjanjian. Khususnya soal poin majunya Anies Baswesan dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024.
"Kalau toh ada ya, siapa yang bisa paksakan perjanjian seperti itu mengikat sebagaimana halnya perjanjian perdata. Enggak ada juga kan," jelas Habiburokhman.
Perjanjian antara Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sendiri diketahui tengah ramai diperbincangkan publik. Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menyebut perjanjian itu menjadi dilema untuk Anies Baswedan.
Isi perjanjian itu sebelumnya diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Kata dia, perjanjian atau kesepakatan antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait pemilihan presiden (pilpres).
Sandiaga mengungkapkan hal itu saat menjadi tamu di akun YouTube Akbar Faisal, seperti dilihat Minggu (29/1/2023). Dalam video itu, Akbar Faisal bertanya soal beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai calon presiden.
"Kami ga tertariklah isi perjanjian. Itu enggak penting bagi kami. Yang paling penting bagaimana Pak Prabowo bisa maju dan menang di 2024," tegas Habiburokhman.
TERPOPULER
