REGIONAL:
Suara.com - Jusuf Kalla bukan sosok baru di dunia birokrasi. Dia sempat ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, dia hanya satu tahun menjalani tugas tersebut. Pada tahun 2000, Jusuf Kalla yang sering dipanggil dengan nama singkatan JK dipecat dari jabatannya.
Ketika itu, Sekretaris Kabinet Marsimal Simanjuntak mengatakan, JK bersama Laksamana Sukardi (Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN) dianggap tidak bisa bekerja sama lagi dengan Menko Ekuin dan Menteri Keuangan.
Usai menghadap Presiden Abdurrahman Wahid, JK sempat ditawarkan untuk menjadi Duta Besar. Namun, JK menolak tawaran itu. “Saya ingin kembali ke Makassar saja,” tegasnya. Ketika Presiden Abdurrahma Wahid dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR pada 2001, JK kembali masuk ke dalam birokrasi. Dia dipercaya menjadi Menko Kesejahteraan Rakyat.
Ketika menjadi Menko Kesra itulah, JK mempunyai peranan besar dalam menghentikan konflik berkepanjangan di Poso dan Ambon. Dia menjadi deklarator pertemuan Malino I dan II. Melalui gayanya yang lugas dan cepat dalam mengambil keputusan, JK berhasil merangkul komunitas Kristen dan Islam yang konflik di dua daerah itu untuk berdamai.
“Karena mereka yang berselisih ini memandang dari sudut agama, jadi kita memberikan kesadaran dari sisi agama juga. Karena semua agama, menurut saya, melarang membunuh tanpa alasan yang jelas," kata Kalla tentang langkah yang diambilnya dalam menyelesaikan sejumlah konflik yang mengatasnamakan agama di Indonesia.
Kesepakatan perdamaian antara wakil pemerintah dan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005 juga merupakan inisiatif JK.
Menjelang Pemilu Presiden 2004, Jusuf Kalla mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menko Kesra. Langkah itu diambil karena JK ingin mengikuti konvensi capres Partai Golkar. Akan tetapi, dia urung melanjutkan keinginannya itu karena memilih untuk menjadi calon wakil presiden bagi capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Pasangan SBY-JK menjadi pasangan capres dan cawapres pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Usai terpilih sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009.
JK mempunyai sifat yang tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Mungkin ini didasarkan latar belakangnya sebagai seorang pengusaha yang kerap membuat keputusan penting dalam waktu yang singkat. Hal ini diperlihatkannya ketika tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Dia menjadi orang pertama yang mengambil tindakan. Sebagai Wapres, JK langsung mengumumkan masa darurat enam bulan di Aceh. Sosoknya dikenal sebagai orang yang bergerak sangat cepat dalam menangani masalah.
Jelang Pemilu 2009, JK pecah kongsi dengan SBY. SBY memilih Boediono sebagai cawapres dan JK memutuskan maju sebagai capres bersama Wiranto sebagai cawapres. JK kalah dalam pemilu presiden. Tetapi dia sama sekali tidak kecewa.
“Kami mencalonkan diri sebagai capres-cawapres, karena kami merasa sebagai pasangan yang terbaik, tetapi jika dalam pilpres nanti kami kalah, itu berarti ada capres-cawapres lain yang lebih baik,” kata JK dalam sebuah acara debat capres.
Gagal jadi Presiden, JK dipercaya untuk memimpin organisasi Palang Merah Indonesia. Dalam Munas Palang Merah Indonesia ke XIX, JK didaulat sebagai Ketua Umum. Selain itu, JK juga terpilih sebagai ketua umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2012-2017 dalam Muktamar VI DMI di Jakarta.
Ada yang menarik dari sosok seorang JK. Sebagai pengusaha, JK sama sekali jauh dari kemewahan. Hal itu bisa dilihat dari busana yang sering dikenakan. JK jarang memakai jas dan lebih memilih baju batik atau kemeja lengan panjang. JK juga sosok yang terbuka dan mudah untuk diminta komentar oleh juru warta. Gayanya yang lugas dan juga supel membuat JK kembali dilirik untuk menjadi cawapres dalam Pemilu 2014 mendampingi capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo.
TERPOPULER
