Pemerintah Klaim Masih Kuasai Thailand Meski Status Darurat Militer

Suara.com - Pemerintah Thailand diklaim masih tetap memegang kendali pemerintahan di negara itu, meski angkatan bersenjata telah menetapkan status darurat militer sejak Selasa (20/5/2014).

"Bagus jika militer menjaga keamanan negara. Tetapi pemerintah masih mempunyai kendali penuh atas negara ini," kata Chaikasem Nitisiri, penjabat sementara menteri kehakiman Thailand.

Sebelumnya diberitakan bahwa angkatan bersenjata Thailand memberlakukan status darurat militer pada Selasa. Langkah itu diambil setelah selama enam bulan protes dan demonstrasi politik mengganggu jalannya pemerintahan di negara tersebut.

Kepala staf angkatan bersenjata Thailand, Prayuth Chan-ocha, mengatakan bahwa militer mengambil alih tanggung jawab atas keamanan publik karena meningkatnya kekerasan dalam aksi demonstrasi yang telah meyebabkan kerugian material dan menewaskan puluhan orang sejak demonstrasi pecah akhir  2013 silam.

“Kami prihatin dengan kekerasan yang bisa merugikan keamanan negara secara umum. Karenanya untuk mengembalikan ketertiban dan hukum di negara ini, kami mengumumkan status darurat militer,” kata Prayuth dalam siaran langsung di televisi pada pukul 3 dini hari.

“Saya meminta semua kelompok aktivis untuk menghentikan semua kegiatan dan bekerja sama dalam mencari jalan keluar dari krisis ini,” imbuh dia.

Sejak status itu diberlakukan pasukan-pasukan tentara mulai berpatroli di Bangkok dan beberapa stasiun televisi dikuasai. Seorang jenderal di militer Thailand yang dihubungi Reuters mengatakan tentara membutuhkan stasiun televisi untuk menyiarkan bahwa militer tidak sedang mengkudeta pemerintah.

Militer Thailand sendiri sudah melakukan 11 kudeta terhadap pemerintahan sipil sejak berakhirnya era monarki absolut pada 1932, termasuk ketika menggulingkan Thaksin Shinawatra pada 2006.

Konflik di Thailand semakin tajam dan berdarah sepekan sebelum mahkamah konstitusi Thailand melengserkan Yingluck Shinawatra, adik Thaksin, yang sejak 2011 menjabat sebagai perdana menteri. Tidak hanya itu, sembilan anggota kabinet Yingluck juga dipecat.

Meski demikian para demonstran mengatakan pelengseran Yingluck tidak cukup dan meminta agar penjabat sementara perdana menteri, Niwattumrong Boonsongpaisan, juga lengser karena masih berasal dari partai yang sama dengan Yingluck.

Tiga tewas akibat ledakan bom dan serangan senjata api terhadap para demonstran antipemerintah pada Rabu (14/5/2014) pekan lalu. Sejak demonstrasi pecah pada November 2013 sudah 27 orang tewas dan 800 lainnya terluka. (Reuters/Guardian)