Jika Menang Pilpres, Jokowi Bentuk Dua Kementerian Pendidikan

Siswanto

Selasa, 10 Juni 2014 | 17:32 WIB
Jika Menang Pilpres, Jokowi Bentuk Dua Kementerian Pendidikan
Calon presiden (capres) Joko Widodo. [suara.com/Bagus Santosa]

Suara.com - Bila kelak terpilih di Pemilu Presiden 2014, calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) berjanji membentuk dua lembaga kementerian khusus untuk mengurusi masalah pendidikan.

"Kalau saya jadi presiden, saya akan bikin kementerian pendidikan sama kementerian pendidikan tinggi dan riset," kata Jokowi dalam Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/6/2014).

"Ada (direktorat jenderal) dirjen khusus untuk mengurusi guru karena selama ini guru tidak dilayani dengan baik," Jokowi menambahkan.

Lebih lanjut Jokowi menilai kondisi guru saat ini belum baik, apalagi proses sertifikasi mesti melewati birokrasi yang sulit dan bertele-tele. Menurut Jokowi, birokrasi yang seperti itu membuka pintu korupsi.

"Selama ini sistemnya (untuk sertifikasi guru) melalui 4 atau 5 pintu ini yang menjadi tempat salam tempel," katanya.

Lebih jauh Jokowi mengatakan pembangunan bangsa membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai. Pendidikan dimulai dari guru dan diturunkan kepada anak didik karena itu yang pertama kali dilakukan adalah membentuk karakter guru itu sendiri.

"Oleh sebab itu saya utamakan guru, bagaimana pembangunan yang baik ditempatkan paling utama. Guru peranannya penting," katanya.

Jokowi menambahkan saat ini jurang perbedaan antarguru cukup jauh. Karena itu, menurutnya, perlu ada persamaan ideologi guru dari Sabang sampai Merauke. Bila perlu, dibuatkan asrama untuk guru guna membentuk hal itu.

"Sehingga kualitas dari Sabang sampai Merauke sama. Jurangnya tidak terlalu lebar kalau diasramakan, pola pikirnya gampang disamain. Kuncinya itu, setiap melakukan kebijakan saya akan bertanya dulu pada Guru, PGRI. Saya selalu membiasakan kalau mau buat kebijakan bertanya dulu pada yang bersangkutan," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi sekaligus membantah isu gagasan penghapusan sertifikasi guru.

"Saya mau jawab isu guru dulu tentang Jokowi-JK kalau jadi presiden isu sertifikasi guru dihapuskan. Itu tidak benar. Kalau percaya itu kebangetan. logikanya ga mungkin. Kalau ditambah (jumlah guru) iya. Masa dihapus? Ininya dimana," kata Jokowi sembari menunjuk kepalanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi: Ujian Nasional Lebih Baik Tidak Ada

Jokowi: Ujian Nasional Lebih Baik Tidak Ada

News | Selasa, 10 Juni 2014 | 16:55 WIB

Usai Kunjungi Pengungsi Sinabung, Jokowi Dilempari Butiran Beras

Usai Kunjungi Pengungsi Sinabung, Jokowi Dilempari Butiran Beras

News | Selasa, 10 Juni 2014 | 14:42 WIB

Terkini

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:29 WIB

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:03 WIB

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:55 WIB

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:38 WIB

3  Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:42 WIB

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:41 WIB

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat

Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:43 WIB

19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!

19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:28 WIB