Infografis
Suara.com - Bila kelak terpilih di Pemilu Presiden 2014, calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) berjanji membentuk dua lembaga kementerian khusus untuk mengurusi masalah pendidikan.
"Kalau saya jadi presiden, saya akan bikin kementerian pendidikan sama kementerian pendidikan tinggi dan riset," kata Jokowi dalam Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/6/2014).
"Ada (direktorat jenderal) dirjen khusus untuk mengurusi guru karena selama ini guru tidak dilayani dengan baik," Jokowi menambahkan.
Lebih lanjut Jokowi menilai kondisi guru saat ini belum baik, apalagi proses sertifikasi mesti melewati birokrasi yang sulit dan bertele-tele. Menurut Jokowi, birokrasi yang seperti itu membuka pintu korupsi.
"Selama ini sistemnya (untuk sertifikasi guru) melalui 4 atau 5 pintu ini yang menjadi tempat salam tempel," katanya.
Lebih jauh Jokowi mengatakan pembangunan bangsa membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai. Pendidikan dimulai dari guru dan diturunkan kepada anak didik karena itu yang pertama kali dilakukan adalah membentuk karakter guru itu sendiri.
"Oleh sebab itu saya utamakan guru, bagaimana pembangunan yang baik ditempatkan paling utama. Guru peranannya penting," katanya.
Jokowi menambahkan saat ini jurang perbedaan antarguru cukup jauh. Karena itu, menurutnya, perlu ada persamaan ideologi guru dari Sabang sampai Merauke. Bila perlu, dibuatkan asrama untuk guru guna membentuk hal itu.
"Sehingga kualitas dari Sabang sampai Merauke sama. Jurangnya tidak terlalu lebar kalau diasramakan, pola pikirnya gampang disamain. Kuncinya itu, setiap melakukan kebijakan saya akan bertanya dulu pada Guru, PGRI. Saya selalu membiasakan kalau mau buat kebijakan bertanya dulu pada yang bersangkutan," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi sekaligus membantah isu gagasan penghapusan sertifikasi guru.
