Suara.com - Pernyataan dan pesta kemenangan yang disampaikan masing-masing pasangan capres dan cawapres, baik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang didasarkan pada hasil penghitungan cepat (quick count), bisa memunculkan konflik di tingkat horisontal.
"Kalau tidak hati-hati, ini bisa konflik karena pendukung sudah merasa menjadi pemenang," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, kepada suara.com, Kamis (10/7/2014).
Itu sebabnya, anggota partai pendukung Prabowo-Hatta ini mengimbau kepada semua pasangan capres-cawapres untuk tidak memberikan pernyataan-pernyataan sebagai pemenang pilpres sampai keluar hasil rekapitulasi penghitungan suara pilpres resmi dari Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014.
Menurut akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini, hasil lembaga survei tidak bisa dipercaya, apalagi hasil quick count.
"Hasil survei selama ini begitu rupa," katanya. "Di AS pernah terjadi, real count beda dengan quick count. Itu jaman wapres AS Al Gore."
Mubarok menyontohkan lagi kasus di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara pascapilpres kemarin. Menurut hasil quick count yang memenangkan pasangan Jokowi-JK, di kedua provinsi tersebut mereka unggul. Padahal, kata Mubarok, dari laporan kedua gubernur, pasangan Prabowo - Hatta yang menang.
Mubarok mengatakan lembaga penyelenggara survei bukan lembaga hukum sehingga hasilnya tidak memiliki dasar hukum.
Kemudian Mubarok berharap setelah kedua pasangan capres-cawapres bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, semalam, mereka bisa mengendalikan diri dan pendukung untuk menunggu hasil pilpres resmi dari KPU.
Kendati demikian, aparat keamanan tetap harus waspada terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi konflik horisontal.
