Koalisi Merah-Putih Akui Kemenangan Jokowi-JK di Surabaya

Laban Laisila | Suara.com

Jum'at, 11 Juli 2014 | 20:12 WIB
Koalisi Merah-Putih Akui Kemenangan Jokowi-JK di Surabaya
Debat calon presiden Prabowo dan Jokowi di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6). [suara.com/Bagus Santosa]

Suara.com - Koalisi Merah Putih akhirnya mengakui kemenangan pasangan Capres dan Cawapres nomor 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla hampir di seluruh kecamatan di Kota Surabaya pada Pilpres yang digelar 9 Juli lalu.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya Sutadi, Jumat (11/7/2014), mengakui kubu Jokowi berhasil menguasai perolehan suara. Hal ini tidak lepas dari Surabaya sebagai basis PDI Perjuangan. Apalagi, kata dia, wali kota dan wakilnya berasal dari partai berlambang banteng itu.

"Jujur kami akui Pak Jokowi unggul di Surabaya, hampir di seluruh 31 kecamatan. Berdasarkan form C-1, memang lebih unggul pasangan nomer dua," ujar Sutadi.

Lebih lanjut Sutadi menjelaskan bahwa keberadaan serta peran wali kota dan wakil walikota sangat signifikan dalam mendongkrak suara Jokowi.

"Kontribusi bu Risma cukup besar untuk mendulang suara ke Jokowi di Surabaya," tuturnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun untuk perolehan suara di Surabaya, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh suara sekitar 459 ribu. Sedangkan pasangan Jokowi-JK memperoleh sekitar 817 ribu suara.

Dari 31 kecamatan, hanya di Kecamatan Semampir saja, pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta berhasil mencuri kemenangan dari Jokowi-JK. Di kecamatan Semampir perolehan suara Prabowo dan Jokowi memiliki selisih sekitar 1.000 suara.

Sedangkan di beberapa kecamatan Jokowi berhasil menang mutlak dan dengan selisih suara yang besar. Seperti di kecamatan Sawahan, Jokowi menang dengan selisih suara sekitar 42 ribu. Jokowi berhasil memperoleh sekitar 71 ribu.

Demikian juga halnya di kecamatan Gubeng, selisihnya mencapai 22 ribu suara, dimana Jokowi meraup sekitar 47 ribu dukungan. Di Kecamatan Tambaksari selisihnya mencapai sekitar 18 ribu dan di Kecamatan Krembangan serta Dukuh Pakis sama-sama selisihnya sekitar 15 ribu.

Sekretaris DPD PKS Surabaya Ahmad Zakaria memilih untuk tidak mempublikasikannya. Pihaknya mempersilahkan untuk menunggu hasil rekap resmi dari KPU Surabaya.

"Sesuai arahan Pak Prabowo masyarakat mohon menunggu hasil real count manual di KPU nanti pada 22 Juli mendatang. Terima kasih kepada masyarakat Surabaya yang telah memberikan hak suaranya, utamanya kepada pasangan Prabowo-Hatta," tutur Zakaria yang juga Wakil Sekretaris Koalisi Merah Putih Surabaya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Komisioner KPU Ingatkan Petugasnya Jangan Curang

Komisioner KPU Ingatkan Petugasnya Jangan Curang

News | Jum'at, 11 Juli 2014 | 19:46 WIB

KPI Minta Lembaga Penyiaran Hentikan Tayangan 'Quick Count'

KPI Minta Lembaga Penyiaran Hentikan Tayangan 'Quick Count'

News | Jum'at, 11 Juli 2014 | 19:46 WIB

Polisi Periksa 2 Penyandang Dana Tabloid 'Obor Rakyat"

Polisi Periksa 2 Penyandang Dana Tabloid 'Obor Rakyat"

News | Jum'at, 11 Juli 2014 | 18:56 WIB

Ini Alasan KPU Tidak Selenggarakan Survei Hitung Cepat

Ini Alasan KPU Tidak Selenggarakan Survei Hitung Cepat

News | Jum'at, 11 Juli 2014 | 16:35 WIB

Relawan Jokowi Dukung KPK Intai Komisioner KPU dan Bawaslu

Relawan Jokowi Dukung KPK Intai Komisioner KPU dan Bawaslu

News | Jum'at, 11 Juli 2014 | 14:57 WIB

Terkini

Tolak Ratusan Miliar dari Jenderal demi Setia ke Prabowo, Hercules: GRIB Itu Petarung!

Tolak Ratusan Miliar dari Jenderal demi Setia ke Prabowo, Hercules: GRIB Itu Petarung!

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 18:17 WIB

Hercules Ngaku Ditawari Jenderal Ratusan Miliar agar Tak Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Hercules Ngaku Ditawari Jenderal Ratusan Miliar agar Tak Dukung Prabowo di Pilpres 2024

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:13 WIB

Nobar Persija vs Persib: 13 Titik di Jakpus Dijaga TNI-Polri

Nobar Persija vs Persib: 13 Titik di Jakpus Dijaga TNI-Polri

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:01 WIB

Terungkap! Ini Alasan Ahmad  Dedi Lari Hindari Wartawan Usai Diperiksa KPK Kasus Korupsi Bea Cukai

Terungkap! Ini Alasan Ahmad Dedi Lari Hindari Wartawan Usai Diperiksa KPK Kasus Korupsi Bea Cukai

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 16:31 WIB

Legislator PDIP Minta Desak Tinjau Kembali Rencana Pajak Sembako

Legislator PDIP Minta Desak Tinjau Kembali Rencana Pajak Sembako

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 16:05 WIB

Transaksi UMKM Tembus 13 Juta di E-Commerce, Pemulihan Ekonomi Pascabencana Kian Menguat

Transaksi UMKM Tembus 13 Juta di E-Commerce, Pemulihan Ekonomi Pascabencana Kian Menguat

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 15:49 WIB

Wamendagri Bima Arya Dorong HIPMI dan Pemda Bersinergi Kembangkan Ekonomi Kreatif

Wamendagri Bima Arya Dorong HIPMI dan Pemda Bersinergi Kembangkan Ekonomi Kreatif

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 15:41 WIB

Patroli Dini Hari di Pamulang: Remaja Diduga Balap Liar Diamankan, Pesta Miras Dibubarkan

Patroli Dini Hari di Pamulang: Remaja Diduga Balap Liar Diamankan, Pesta Miras Dibubarkan

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 15:33 WIB

Isu Pencaplokan Gojek, Legislator PDIP: Komisi VI akan Panggil Danantara

Isu Pencaplokan Gojek, Legislator PDIP: Komisi VI akan Panggil Danantara

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 15:05 WIB

Status Honorer Dihapus 2027, FSGI: Jangan Sampai Picu Krisis Guru dan Gaji Tak Layak!

Status Honorer Dihapus 2027, FSGI: Jangan Sampai Picu Krisis Guru dan Gaji Tak Layak!

News | Minggu, 10 Mei 2026 | 14:00 WIB