Jokowi-JK Unggul Telak di Bali

Laban Laisila | Suara.com

Senin, 21 Juli 2014 | 13:55 WIB
Jokowi-JK Unggul Telak di Bali
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno rekapitulasi suara pemilu legislatif 2014 Dapil luar negeri, di kantor KPU, Rabu (23/4). [suara.com/Adrian Mahakam]

Suara.com - Rekapitulasi perhitungan suara di Provinsi Bali pasangan calon nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla menang telak atas pasangan calon nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Dari hasil rekapitulasi nasional di Bali, Jokowi-JK meraih suara 1.535.110, sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh 614.241 lembar surat suara. Adapun suara sah terhitung sebanyak 2.149.351 dari pengguna hak pilih total di Bali 2.167.221 pemilih.

Kemenangan Jokowi-JK di Bali sebelumnya sudah seperti perkiraan sejumlah pengamat dan hitung cepat, mengingat Bali merupakan kantong suara PDI Perjuangan yang paling besar.

Tak puas dengan hasil itu, saksi pasangan Prabowo-Hatta, Rambe K Jaman, menuding adanya kecurangan terstruktur dan masif terjadi di beberapa kabupaten di Bali.

Dia menyebutkan, diantaranya Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar, dimana formulir C1 Plano sudah keburu ditandatangani selagi penghitungan masih berlangsung.

"Ini masalah yang paling terang benderang, yang tidak sah, itu modelnya bagaimana. Apakah dirusak? Ini harus kita kaji lebih dalam," kata Rambe K, sebelum pengesahan rekapitulasi suara di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).

Sementara saksi dari pasangan no urut dua, Ferry Wibowo menyampaikan, sudah bukan tempatnya lagi untuk membahas kesalahan atau kekeliruan Permasahan di TPS pada rekapitulasi nasional.

"Panwaslu tidak pernah menerima laporan, seperti penggerakan PNS itu tidak pernah terbukti. Semenjak awal keterlebitan PNS dalam pemilu pilpres kali ini menjadi konsem kami, jadi kami benar-benar menyorot masalah ini," ujar Nelson.

"Jadi pleno di Nasional hanya menfinalisasi rekapitulasi suara, yang saya kira ini adalah rangkaian yang tidak terpisah," pungkasnya.

Sedangkan Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak menyampaikan, laporan dari pihak Prabowo mengenai indikasi kecurangan tidak benar dan tidak terbukti.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Kominfo akan Beri Teguran Keras Metro TV dan tvOne

Kominfo akan Beri Teguran Keras Metro TV dan tvOne

News | Senin, 21 Juli 2014 | 20:40 WIB

Bawaslu:  Tak Ada Indikasi Kecurangan di 5.800 TPS

Bawaslu: Tak Ada Indikasi Kecurangan di 5.800 TPS

News | Senin, 21 Juli 2014 | 13:27 WIB

Amankan Pengumuman Pilpres, Polda Kerahkan 22 Ribu Personil

Amankan Pengumuman Pilpres, Polda Kerahkan 22 Ribu Personil

News | Senin, 21 Juli 2014 | 13:07 WIB

Ada Usul Coblos Ulang di Jakarta, Ahok: Tanya Pak Prabowo

Ada Usul Coblos Ulang di Jakarta, Ahok: Tanya Pak Prabowo

News | Senin, 21 Juli 2014 | 12:43 WIB

Bawaslu: Usulan Coblos Ulang Sudah Kadaluarsa

Bawaslu: Usulan Coblos Ulang Sudah Kadaluarsa

News | Senin, 21 Juli 2014 | 12:28 WIB

Terkini

Bukan Main! Rp11,4 Triliun Uang Mafia Hutan Masuk Kantong Negara, Disaksikan Presiden Prabowo

Bukan Main! Rp11,4 Triliun Uang Mafia Hutan Masuk Kantong Negara, Disaksikan Presiden Prabowo

News | Jum'at, 10 April 2026 | 15:56 WIB

Akankah KPK Panggil Nusron Wahid Terkait Skandal Kuota Haji? Ini Penjelasan Jubir

Akankah KPK Panggil Nusron Wahid Terkait Skandal Kuota Haji? Ini Penjelasan Jubir

News | Jum'at, 10 April 2026 | 15:55 WIB

Yusril Ungkap Alasan Kasus Andrie Yunus Masih di Pengadilan Militer, Singgung Usulan Hakim Ad Hoc

Yusril Ungkap Alasan Kasus Andrie Yunus Masih di Pengadilan Militer, Singgung Usulan Hakim Ad Hoc

News | Jum'at, 10 April 2026 | 15:54 WIB

Sok Jagoan Pecahkan Mangkok Bakso dan Peras Warga, Preman Tanah Abang Ternyata Lagi Fly Sabu!

Sok Jagoan Pecahkan Mangkok Bakso dan Peras Warga, Preman Tanah Abang Ternyata Lagi Fly Sabu!

News | Jum'at, 10 April 2026 | 15:37 WIB

Kendaraan Listrik Jadi Fokus Transisi Energi, Benarkah Sudah Sepenuhnya Bersih?

Kendaraan Listrik Jadi Fokus Transisi Energi, Benarkah Sudah Sepenuhnya Bersih?

News | Jum'at, 10 April 2026 | 15:35 WIB

Iran Incar 17 Raksasa Teknologi AS, Pakar Sebut Konflik Selat Hormuz Bisa Picu Krisis Global

Iran Incar 17 Raksasa Teknologi AS, Pakar Sebut Konflik Selat Hormuz Bisa Picu Krisis Global

News | Jum'at, 10 April 2026 | 15:23 WIB

Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara

Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara

News | Jum'at, 10 April 2026 | 15:14 WIB

Profil Liliek Prisbawono Hakim MK Pengganti Anwar Usman, Pernah Terseret Kontroversi Pemilu dan CPO

Profil Liliek Prisbawono Hakim MK Pengganti Anwar Usman, Pernah Terseret Kontroversi Pemilu dan CPO

News | Jum'at, 10 April 2026 | 15:14 WIB

Andi Rahadian Resmi Jadi Dubes OmanYaman, Siap Ikuti Arahan Pusat di Tengah Isu Selat Hormuz

Andi Rahadian Resmi Jadi Dubes OmanYaman, Siap Ikuti Arahan Pusat di Tengah Isu Selat Hormuz

News | Jum'at, 10 April 2026 | 15:11 WIB

ASN WFH Diawasi Sistem Digital, Menteri PANRB: Bukan Soal Absensi Fisik

ASN WFH Diawasi Sistem Digital, Menteri PANRB: Bukan Soal Absensi Fisik

News | Jum'at, 10 April 2026 | 15:08 WIB