Suara.com - Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek berpendapat, Jokowi-JK perlu memilih orang-orang profesional yang memiliki kemampuan politik yang tinggi. Kalangan profesional yang layak dijadikan menteri tidak selalu harus berasal dari ketua umum partai.
Namun demikian, kata Hamdi, ada baiknya beberapa menteri berasal dari kalangan partai politik karena dianggap memiliki kemampuan politik yang teruji. Kemampuan berpolitik dinilai penting karena para menteri nantinya akan berinteraksi dengan anggota dewan.
"Menteri itu tetap punya jabatan politis, political skill itu perlu. Kalau orang tidak punya political skill akan sulit karena harus berurusan dengan mitra kerjanya di DPR. Bisa ditolak terus kebijakan dia," ujarnya.
Sedangkan orang yang profesional di kabinet menurut Hamdi, harus mengerti betul bidang yang didalaminya. Jika ada calon independen yang profesional di bidangnya dan memiliki kemampuan berpolitik yang baik, maka akan menjadi penyegaran dalam kabinet di Indonesia.
Banyak susunan kabinet yang diusulkan publik di antaranya di situs www.kabinetrakyat.org yang berisi nama-nama yang dianggap layak untuk menjadi pembantu presiden dalam pemerintahan.
Menurut pengelola nama-nama itu muncul dari hasil diskusi bersama jurnalis, pengamat, akademisi, aktivis, teknokrat, politisi dan masukan-masukan dari masyarakat.
Disampaikan pula kriteria-kriteria, seperti tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, profesional di bidangnya, bukan perusak lingkungan hidup, dan sesuai dengan visi misi Jokowi-JK.
Kriteria lainnya, menghargai ke-Bhinekaan, memiliki leadership (kepemimpinan) yang kuat, memiliki kompetensi yang baik secara manajerial, mengerti manajemen administrasi pemerintahan, mempunyai catatan (rekam jejak) yang baik dan bersedia melayani rakyat.
Juru bicara wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, Poempida Hidayatullah menegaskan, kabinet yang akan disusun pasangan Jokowi-JK tidak akan bermasalah karena syarat yang digariskan Jokowi-JK dalam menyusun jajaran menterinya sangat jelas dan tegas.
"Juga tidak ada tekanan dari partai koalisi, karena koalisi yang dibentuk tanpa syarat. Selain itu, Pak Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa orang yang membantunya harus bersih dari catatan hukum," ujar Poempida.
Menurut dia, dalam menyusun kabinet Jokowi-JK belajar dari pemerintahan sebelumnya. Komposisi menteri nanti tidak akan diisi oleh orang-orang yang tersangkut dan terindikasi masalah hukum karena akan menjadi beban dan menghambat jalannya roda pemerintahan. (Antara)
TERPOPULER
