Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan warga negara Indonesia yang terbukti menjadi pendukung Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).
"WNI yang menjadi pejuang ISIS di Timur Tengah harus dicabut Saleh mengatakan dengan pencabutan kewarganegaraan, maka seluruh dokumen yang dimiliki secara bersamaan juga harus dicabut. Artinya, mereka tidak boleh lagi bepergian ke negara-negara lain menggunakan paspor Indonesia,” kata Saleh.
Menurut dia, tindakan itu, tidak hanya mencegah mereka mengembangkan ideologinya di dalam negeri tetapi juga bisa mengurangi gerak dan mobilisasi mereka di luar negeri.
"Kan ada video yang disebarkan. Orang-orang yang ada di video itu tentu lebih mudah dikenali. Apalagi, pihak kepolisian mengklaim mengenal orang yang ada di dalam video itu," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekatunggalikaan yang bernaung dalam NKRI.
"Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS (Islamic State) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekatunggalikaan kita di bawah NKRI," kata Djoko Suyanto dalam jumpa pers setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8/2014).
Djoko mengatakan setiap pengembangbiakan paham tersebut harus dicegah dan Indonesia tidak boleh menjadi tempat bersemayam paham ISIS/IS.
Djoko menegaskan bahwa warga Indonesia harus menghormati negaranya sendiri yang menganut asas kebhinekatunggalikaan yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.
Ia juga mengemukakan, salah satu tindakan yang bakal dilakukan pemerintah adalah mencegah berdirinya perwakilan formal dari ISIS/IS. Ia berharap agar seluruh komponen masyarakat dapat mencegah penyebaran paham ISIS/IS di Indonesia. (Antara)
