"Ini maksudnya begitu apa memang kesalahan?" kata Anwar.
Selanjutnya, Hakim Konstitusi Wahiddun Adams yang mengatakan ada sejumlah halaman dari surat permohonan ini yang tidak menyebutkan penjabaran dengan mendetail.
"Perlu ada ketelitian dari pemohon. Ada beberapa bahan penyusunan dalil pokok di dalil provinsi, di halaman 106, 125, 126, 127 dan 133. Pemohon sebut daerah revisi terjadi kesalahan rekap atau pelanggaran tapi tak dijabarkan dalilnya," ujar Wahid,
4. Salah mencantumkan profinsi
Hakim Konstitusi Patrialis Akbar juga memberikan catatan di antaranya adanya salah pencantuman Provinsi, yang harusnya ditulis Bengkulu malah tercantum Babel, lalu Jawa Barat tapi disebutkan Maluku.
5. Tidak ada penjelasan pelanggaran
Selain itu, Patrialis juga menyoroti soal pelanggaran yang termasuk terstruktur sistematis dan massif (TSM), namun tidak dijelaskan.
"TSM itu apa? Jelaskan TSM itu apa, dalil-dalilnya apa?" kata dia.
6. Usul saksi jangan terlalu banyak
Terakhir, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, yang memberikan catatan supaya saksi yang akan dihadirkan untuk menjelaskan fakta tidak perlu banyak-banyak, yang penting adalah kualitas fakta yang disampaikan.
"Untuk Saksi, kualitas yang diajukan kualitas keterangan yang harus bisa meyakinkan. Dari saksi-saksi yang didatangkan pengalaman selama iini jauh jauh dari papua, tapi keterangannya tidak menguat. Padahal kita harus hemat biaya. Ingatkan kembali saksi dilihat dari kualitsnya," tegas Arief.
