Suara.com - Cita-cita proklamasi kemerdekaan sering dilupakan oleh para pengambil kebijakan di Indonesia, baik di lingkup birokrasi maupun legislatif.
Hal itu dikatakan pengamat politik dari Univeritas Muhammadiyah Maluku Utara (Malut), Mahmud Hasan.
"Bukti sering dilupakannya cita-cita proklamasi tersebut di antaranya dapat dilihat dari banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi dan legislatif yang tidak sejalan dengan cita-cita proklamasi," katanya di Ternate, Sabtu (16/8/2014).
Mahmud Hasan mencontohkan di bidang pengelolaan pertambangan, banyak yang justru lebih menguntungkan investor, padahal kalau dikaitkan dengan cita-cita proklamasi kekayaan alam bangsa itu harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Begitu pula, lanjutnya, kebijakan dalam pemanfaatan APBN dan APBD, banyak diarahkan untuk kepentingan pihak atau kelompok tertentu. Padahal, seharusnya APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat itu harus lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi cita-cita proklamasi.
"Kebijakan birokrasi di bidang ekonomi juga banyak tidak sejalan dengan cita-cita proklamasi. Ekonomi di Indonesia saat ini banyak dikendalikan kekuatan ekonomi dunia sehingga Indonesia terkesan tidak lagi memiliki kedaulatan atas ekonominya," katanya.
Untuk itu, Mahmud Hasan mengimbau kepada para pengambil kebijakan di birokrasi dan legislatif agar menjadikan peringatan proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 pada 2014 ini sebagai momentum untuk mengevaluasi semua kebijakan yang tak sejalan dengan cita-cita proklamasi tersebut.
Ia mengatakan, Indonesia memang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi, tetapi globalisasi itu harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, khususnya yang menjadi cita-cita proklamasi. (Antara)
TERPOPULER
