Suara.com - Kekalahan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi semakin mengukuhkan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi pemimpin baru Indonesia yang legitimate.
Keputusan tersebut telah mengubah peta politik di Tanah Air dengan sendirinya, khususnya posisi Partai Golkar, demikian dikatakan Ketua Koordinator Pusat Eksponen Tri Karya Golkar Zainal Bintang, Minggu (24/8/2014).
Bintang tidak memungkiri, saat ini, dalam tubuh Golkar tensi ketegangan internal semakin meningkat.
Alasannya, kata dia, pengaruh JK yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar tidak bisa dinafikan.
Sosok JK, kata Bintang, menjadi energi baru perlawanan kepada Aburizal Bakrie yang dinilai oleh mayoritas kader sebagai tokoh yang gagal total memimpin Golkar periode 2009-2014.
"Terutama dengan adanya kebijakan ARB yang mau membatalkan pelantikan kader Golkar sebagai anggota DPR RI melalui surat yang dikirim kepada KPU. Tindakan ARB itu merupakan teror politik yang mendorong semakin menguatnya tekad kader melengserkan ARB bersama ring satunya dalam bulan Oktober tahun ini," kata Bintang.
Terkait dengan adanya keputusan MK yang bersifat final dan mengikat, bagi Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, kenyataan itu merupakan jalan tol yang akan digunakan untuk lebih tancap gas lagi mendorong pelaksanaan Munas IX Golkar pada awal Oktober 2014.
Oleh karena itu, Eksponen Ormas Tri Karya mendesak DPP Golkar segera membentuk Panitia Munas IX Partai Golkar.
Eksponen Ormas Tri Karya akan memperluas galangan ke seluruh strata kader dari pusat sampai ke kabupaten/kota untuk memastikan Munas IX dilaksanakan sesuai anggaran dasar partai pasal 30, ayat 2, butir a, yaitu paling lambat 4-8 Oktober 2014 sebagai implementasi siklus lima tahunan yang diamanatkan konstitusi partai.
"Dukungan dari kader-kader pemilik hak suara dari pengurus Golkar kabupaten/kota sangat besar," kata Bintang.
Bintang mengatakan mayoritas kader mendesak agar pelaksanaan Munas IX Golkar dilakukan awal Oktober 2014.
