Suara.com - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Efendi memastikan faham radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) belum memasuki Babel.
Pasalnya, sampai saat ini belum ada laporan maupun temuan kelompok pengikut dan simpatisan ISIS di provinsi tersebut.
"Pemerintah provinsi tetap memantau perkembangan yang menjurus radikalisme dan sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk mengerahkan anggota di pintu masuk jalur daerah untuk mengupayakan agar ISIS tidak masuk ke Babel," ujar Rustam Efendi di Pangkalpinang, Jumat (29/8/2014).
Menurut dia, masalah ISIS ini menjadi perhatian khusus sehingga pemprov juga melakukan penanganan penyebaran faham dan ideologi gerakan ISIS dengan cara sosialisasi ke pesantren dan sekolah tentang bahaya ISIS.
"Pemprov mengimbau agar warga Babel tidak sekolah di tempat yang menganut paham radikal," ujarnya.
Namun, Ia menilai karakter masyarakat Babel yang tidak pernah meninggalkan logika berpikir dalam setiap tindakannya, serta pemahaman nilai-nilai keagamaan yang masih cukup kuat, menjadi filter yang tangguh untuk menolak gerakan dan paham ISIS.
"Hingga saat ini berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, TNI dan pihak terkait lainnya, belum ada indikasi ISIS masuk ke Babel," katanya.
Rustam mengatakan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat tidak boleh lengah terhadap paham tersebut.
"Tingkatkan selalu kewaspadaan dengan peduli terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, setidaknya di sekitar tempat tinggal kita," ujarnya.
Gubernur meyakini masih ada perbedaan pemahaman tentang gerakan ISIS tersebut di tengah masyarakat namun menurutnya adalah hal yang wajar sebab informasi terkait gerakan itu masih simpang siur.
"Yang pasti, gerakan itu adalah gerakan radikal yang berbahaya, karena itu pemerintah dan masyarakat harus punya sikap yang sama untuk menolak gerakan tersebut," ujarnya.
Menurut dia, ISIS merupakan gerakan radikal yang militan dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dalam aksinya.
"Hal ini jelas tidak sesuai dengan nilai agama maupun budaya yang kita miliki selama ini sehingga berpotensi memecah belah masyarakat," katanya. (Antara)
