Suara.com - Pengamat politik Sebastian Salang mengatakan tim transisi jangan hanya melempar wacana atas kajian-kajian saja, namun segera membuat keputusan politik untuk pemerintahan Jokowi-JK.
"Rumah transisi tidak usah terlalu genit melempar wacana tapi segera membuat keputusan politik yang penting untuk menata langkah berikutnya lima tahun ke depan," kata Sebastian dalam diskusi "Pilih Berantas Mafia Sumber Daya Alam atau Naikkan BBM" di Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Sebastian yang juga Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengingatkan, agar tim transisi benar-benar melakukan seleksi para calon menteri.
"Yang di rumah transisi membuat wacana atau masuk tahapan ke pemerintahan baru? Seleksi menteri itu penting sekali. Rumah transisi itu tempat untuk menyeleksi menteri kan?" ujar Sebastian.
"Tim transisi sebaiknya segera putuskan hal-hal yang konkret yang bisa meyakinkan kita bahwa ada harapan baru," tambahnya.
Menurut Sebastian, keputusan politik dibutuhkan secara cepat, mengingat dukungan di Parlemen sebagai mitra Jokowi-JK belum memenuhi target dukugan yang masih dikuasai Koalisi Merah Putih.
"Maka kalau tidak ada keputusan politik dalam waktu dekat ini, gagasan Jokowi untuk menaikkan harga BBM tidak mungkin bisa dilakukan dengan komposisi dukungan di parlemen. Makin sulit pemerintah berhadapan dengan DPR, memangnya rakyat mau 'nongkrongin' DPR tiap hari. Ini realitas politik, tidak mudah," katanya.
Tim transisi dibentuk untuk merancang strategi penjabaran visi-misi, sembilan program aksi dan janji-janji dalam kampanye yang diusung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Tim Transisi terdiri dari Ketua dan empat staf deputi. Ketua Tim Transisi dipegang oleh mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M Soemarno.
Sedangkan empat staf deputi, antara lain, Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Faisal Akbar dan Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK Anies Baswedan. (Antara)
