Inikah Motif Koalisi Merah Putih Ngotot Kepala Daerah Dipilih DPRD?

Siswanto | Suara.com

Senin, 08 September 2014 | 14:09 WIB
Inikah Motif Koalisi Merah Putih Ngotot Kepala Daerah Dipilih DPRD?

Suara.com - Direktur Populi Center, Usep S Ahyar, memprediksi latar belakang di balik keinginan mayoritas partai anggota Koalisi Merah Putih untuk menggolkan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari dipilih langsung oleh rakyat, menjadi dipilih oleh DPRD.

Latar belakang yang pertama ialah setelah partai-partai tersebut menghitung betapa sulitnya mereka "menguasai" daerah-daerah apabila pilkada tetap dilaksanakan secara langsung seperti saat ini.

Beda halnya bila pemilihan kepala daerah diwakilkan melalui DPRD, menurut Usep, besar kemungkinan bila metode itu dilaksanakan, koalisi bisa memenangkan banyak pilkada.

"Ini politik. Ini imbas dari pilpres kemarin. Koalisi Merah Putih mungkin sudah melakukan kalkulasi politik. Kalau solid sampai di daerah mereka bisa rebut banyak kepala daerah," kata Usep kepada suara.com, Senin (8/9/2014).

Sedangkan latar belakang yang kedua, dalam konteks transisi pemerintahan, sikap politik Koalisi Merah Putih bisa saja untuk meningkatkan posisi tawar.

Lebih jauh Usep mengatakan metode pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun diwakilkan ke DPRD sesungguhnya sama-sama benar karena merupakan bagian dari proses demokrasi. Pemilihan kepala daerah lewat DPRD, katanya, merupakan wujud demokrasi perwakilan.

"Tapi pemilihan langsung (oleh rakyat) dalam kualitas demokrasi, itu sesungguhnya lebih maju daripada dipilih DPRD," katanya seraya mengatakan kedua metode tetap memiliki celah untuk dikritik.

Usep menekankan agar jangan sampai dalam menentukan pemimpin, rakyat dibiarkan menjadi penonton. Ia berharap argumentasi teknis -- seperti biaya pemilu dan money politics -- jangan sampai mengalahkan hal yang substansi, yaitu bagaimana hak politik rakyat terakomodasi.

"Itu yang paling pokok. Partisipasi masyarakat yang harus diakomodasi.

Kalaupun dalam pemilihan langsung ongkosnya mahal, kemudian masih terjadi konflik horisontal, bahkan terjadi money politics, maka itulah yang menjadi PR untuk diperbaiki.

"Tingkat kabupaten dan kota jangan kalah dengan demokrasi di desa. Kepala desa saja dipilih langsung oleh warganya," kata Usep.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Kubu Jokowi Disarankan Belajar dari Kasus Koalisi Gagal SBY

Kubu Jokowi Disarankan Belajar dari Kasus Koalisi Gagal SBY

News | Senin, 08 September 2014 | 10:41 WIB

Mengapa Demokrat Tak Ngotot Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD?

Mengapa Demokrat Tak Ngotot Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD?

News | Senin, 08 September 2014 | 09:41 WIB

Agung Laksono: Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Bisa Dilaksanakan

Agung Laksono: Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Bisa Dilaksanakan

News | Minggu, 07 September 2014 | 16:22 WIB

Kepala Daerah Dipilih DPRD, UU Pilkada Akan Digugat ke MK

Kepala Daerah Dipilih DPRD, UU Pilkada Akan Digugat ke MK

News | Sabtu, 06 September 2014 | 11:16 WIB

Terkini

9.401 Peserta BPJS PBI Tak Terlacak dan 3.934 Lainnya Telah Meninggal, Mensos Beri Penjelasan

9.401 Peserta BPJS PBI Tak Terlacak dan 3.934 Lainnya Telah Meninggal, Mensos Beri Penjelasan

News | Rabu, 01 April 2026 | 22:29 WIB

Efisiensi Anggaran, Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Naik Kendaraan Umum hingga Sepeda Sekali Sepekan

Efisiensi Anggaran, Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Naik Kendaraan Umum hingga Sepeda Sekali Sepekan

News | Rabu, 01 April 2026 | 21:54 WIB

Viral! Wartawan Diculik dan Diperas Oknum Mengaku Polisi di Bekasi, Saldo Rp13 Juta Ludes

Viral! Wartawan Diculik dan Diperas Oknum Mengaku Polisi di Bekasi, Saldo Rp13 Juta Ludes

News | Rabu, 01 April 2026 | 21:50 WIB

Menteri Hukum Serahkan 146 Sertifikat KI, Lindungi Warisan Budaya Bali

Menteri Hukum Serahkan 146 Sertifikat KI, Lindungi Warisan Budaya Bali

News | Rabu, 01 April 2026 | 21:43 WIB

Ketahuan Saat Bayar Utang! Begini Kronologi Penangkapan Mahfud Dukun Pengganda Uang Asal Cianjur

Ketahuan Saat Bayar Utang! Begini Kronologi Penangkapan Mahfud Dukun Pengganda Uang Asal Cianjur

News | Rabu, 01 April 2026 | 21:30 WIB

Program KNMP Dongkrak Produktivitas Nelayan hingga Dua Kali Lipat

Program KNMP Dongkrak Produktivitas Nelayan hingga Dua Kali Lipat

News | Rabu, 01 April 2026 | 21:08 WIB

Gugur dalam Misi Perdamaian PBB, Ini Rincian Penghormatan dan Santunan untuk 3 Prajurit TNI

Gugur dalam Misi Perdamaian PBB, Ini Rincian Penghormatan dan Santunan untuk 3 Prajurit TNI

News | Rabu, 01 April 2026 | 20:54 WIB

Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir

Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir

News | Rabu, 01 April 2026 | 20:30 WIB

Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital

Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital

News | Rabu, 01 April 2026 | 20:21 WIB

Bekasi Darurat Mutilasi? Menelisik Pola Kejahatan Ekstrem di Balik Tragedi Serang Baru

Bekasi Darurat Mutilasi? Menelisik Pola Kejahatan Ekstrem di Balik Tragedi Serang Baru

News | Rabu, 01 April 2026 | 20:18 WIB