Jaksa Sebut Anas Sengaja Inginkan Proyek Hambalang

Suara.com - Terdakwa kasus penerima gratifikasi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum jalani sidang tuntutan hari ini, Kamis (11/9/2014), di Pengadilan Tipikor, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dalam berkas tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai bekas Ketum Demokrat itu terbukti menginginkan proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional(P3SON).

"Berdasarkan kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidabgan, terdakwa terbukti berusaha untuk mendapatkan proyek P3SON dan sejumlah proyek lainnya yang dibiayai oleh dana APBN," kata jaksa Yudi Krisatana saat membacakan bukti-bukti persidangan.

Selain itu, Anas juga dinilai terbukti menerima uang dari PT Adhi Karya dan juga sumbangan dari Lingkaran  Survei Indonesia.

"Terdakwa juga terbukti menerima uang 2,3 M dari PT Adhi Karya dan biaya survei dari PT LSI yang tidak dibayar dengan alasan agar PT LSI dapat melakukan survei terhadap calon bupati yang berasal dari Partai Demokrat. Dan itu terbukti berdasarkan keterangan Muhamad Nazaruddin dengan saksi Deny JA," tambah Yudi.

KPK berencana menjatuhkan hukuman maksimal kepada Anas, karena dinilai melakukan tindakan untuk mempengaruhi saksi yang ada diperrsidangan.

Tidak hanya Anas, Jaksa juga menilai Penasihat Hukum Anas mengambil bagian dalam aksi ini degan memarahi saksi.

Anas dalam perkara ini diduga menerima komisi sebesar 7-20 persen dari Permai Grup yang berasal dari proyek-proyek yang didanai APBN dalam bentuk 1 unit mobil Toyota Harrier senilai Rp670 juta, 1 unit mobil Toyota Vellfire seharga Rp735 juta, kegiatan survei pemenangan Rp478,6 juta dan uang Rp116,52 miliar dan 5,26 juta dolar AS dari berbagai proyek.

Uang tersebut digunakan untuk membayar hotel-hotel tempat menginap para pendukung Anas saat kongres Partai Demokrat di Bandung, pembiayaan posko tim relawan pemenangan Anas, biaya pertemuan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan pemberian uang saku kepada DPC.

Anas juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU harta kekayaannya hingga mencapai Rp23,88 miliar.