Suara.com - Rencana pemerintahan Joko Widdo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendatang yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Migas untuk memberantas mafia migas dinilai tidak efektif.
Cara itu dinilai Peneliti Indonesia For Global Justice, Salamudin Daeng hanya akan mengganti mafia lama dengan mafia baru.
"Masyarakat yakin yang penting langkahnya ada sistem. Kalau Jokowi hanya membentuk Satgas, hal tersebut tidak lepas dari mafia lama dan bisa saja memunculkan mafia baru. Pendekatan itu saya tidak percaya bisa memberantas," ungkapnya dalam diskusi di Restoran Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Minggu (14/9/2014).
Menurut Salamudin, salah satu cara memberantas mafia migas adalah dengan pendekatan sistemik, yaiu sistem pengelolaan migas harus dikembalikan ke konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 atas dasar kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa.
"Kalau satgas hanya mengganti mafia atau menggeser mafia lama dengan mafia baru, tentunya harus ada sistem negara yang mempunyai kekuasaan penuh, karena satgas hanya menambah birokrasi dalam migas," jelasnya.
Dirinya menilai, pergerakan mafia saat ini dinilai berbeda dengan mafia zaman Presiden Soeharto memimpin di era orde baru yaitu mafia masih dikendalikan negara. Namun, pada kenyataannya sekarang justru mafia yang mengendalikan pemerintahan.
"Menyelesaikan ini tidak mungkin orang per orang, harus pendekatan sistemik, sebuah sistem yang benar mengatasinya. Misalnya jadikan BUMN tulang punggung negara yang powerfull dalam mengelola migas," pungkasnya
