Suara.com - Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), mengkritisi adanya anggaran rapat untuk semua kementerian dalam satu tahun dan perjalanan dinas.
Diketahui, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, menganggarkan Rp15 triliun untuk perjalanan dinas kementerian dan Rp18 triliun untuk rapat di seluruh kementerian.
"Masa rapat segitu, itu rapat apa? Sampai Rp18 triliun. Ya ketinggian sekali, masa sampai segitu, saya nggak ngerti. Ya rapat, kan nggak perlu makan, nggak perlu minum, cuma ngomong-ngomong. Tapi saya belum ngerti (anggaran itu)," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Menurutnya, untuk rapat bisa menggunakan ruangan yang ada di kantor kementerian. Jadi, tidak perlu mewah-mewah.
Selain itu, dua pos anggaran ini, yang nantinya menurut Jokowi akan dipotong. Kata Jokowi, perlu efesiensi anggaran apalagi dalam kondisi cash flow saat ini yang cukup berat.
"Itu saya rasa yang akan dipotong, ya dana-dana seperti itu, Anggaran rapat. Perjalanan dinas. Angka segitu saya nggak ngerti. Perjalanan dinas berapa? Untuk apa? Hal-hal itu seperti itu yang perlu diefesiensikan. Apalagi cash flow kita dalam kondisi berat, memang harus dilihat secara detail kalau mau menganggarkan seperti itu, sesuatu harus dilihat secara detail. Sehingga bisa terlihat logis atau tidak logis. Nalar atau ga nalar," papar Jokowi.
Dalam anggaran rapat yang diperuntukkan bagi kementerian dan lembaga mencapai Rp 18,1 triliun. Hal itu disampaikan, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, usai melakukan pertemuan.
Hasto menerangkan, ada dua jenis rapat yang dimaksud, yaitu jenis pertama adalah rapat dalam kota yang besarannya mencapai Rp6,25 triliun. Sedangkan jenis yang ke dua, rapat luar kota yang besarannya mencapai Rp 11,9 triliun.
Selain alokasi anggaran tersebut, Tim Transisi juga menemukan bahwa jumlah biaya perjalanan dinas pada RAPBN 2015 mencapai Rp 15,5 triliun.
