IMC Ingatkan Jokowi Jangan Akrab dengan Mafia Migas

Suara.com - Indonesia Monitoring Center (IMC) mendesak presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menjauhi para mafia minyak dan gas agar terwujud pemerintahan yang bersih.

"Kami berharap orang-orang yang mengisi pemerintahan Jokowi-JK dari kalangan profesional dan orang-orang yang bersih, punya integritas dan kapabilitas," kata Direktur IMC A.H. Wakil Kamal dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Menurut Kamal, Jokowi harus menepati janjinya selama kampanye yang mengusung revolusi mental.

Kamal mengatakan ada sejumlah pos kementerian yang harus benar-benar diisi oleh orang-orang yang bersih yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan kementerian-kementerian bidang ekonomi.

"Sebaiknya posisi penting diisi oleh orang-orang profesional dan jangan dari partai politik. Itu rentan untuk dijadikan pos mengumpulkan dana-dana politik," ujarnya.

Kamal menambahkan IMC meminta Jokowi-JK lebih jeli melihat rekam jejak dalam menentukan orang-orang yang akan duduk di dalam kabinetnya.

"Jokowi harus segera deklarasi bahwa orang-orang di sekitarnya bersih dari mafia-mafia dan orang yang terlibat korupsi. Masih banyak anak bangsa yang bersih seperti akademisi dan praktisi agar kabinet mendatang bersih dan berwibawa," ujar Kamal.

"Ini sekedar masukan, kami mendesak juga pemerintahan Jokowi tidak ada intervensi dari siapapun termasuk dari Ibu Megawati. Jokowi jangan mau diintervensi siapapun karena Jokowi bukan presiden untuk PDIP arau presiden partai koalisi tetapi presiden untuk Indonesia," tambahnya.

Menurut Kamal, agar bisa memilih orang-orang yang bersih dalam pemerintahannya, Jokowi sebaiknya bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat rekam jejak mereka.

"Kami menyarankan kepada Jokowi-JK dalam membentuk kabinet akan datang berkoordinasi dengan KPK, apakah pernah tersangkut atau diduga terlibat korupsi serta koordinasi dengan PPATK," kata Kamal. (Antara)