Suara.com - Pembubaran Front Pembela Islam baru bisa dilakukan apabila ormas tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum di pengadilan.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyatmadji mengatakan, selama belum ada keputusan hukum yang menyatakan ormas itu melakukan pelanggaran maka tidak bisa pemerintah membekukan atau membubarkan ormas tersebut.
Dodi mengungkapkan hal ini terkait pernyataan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Mabes Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie mengatakan kepolisian akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait wacana pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI).
“Jadi harus dibuktikan dulu di pengadilan benar tidak ormas itu melakukan pelanggaran hukum. Kalau hanya orang per orang, harus dipastikan juga apakah mereka melakukan pelanggaran hukum atas perintah ormas atau atas inisitif sendiri. Kalau insiatif sendiri, tentu tidak bisa ormasnya yang disalahkan,” kata Dodi kepada suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (7/10/2014).
Dodi mengatakan, ormas bisa langsung dibekukan dan dibubarkan apabila melakukan makar dan melawan negara. Apabila ormas diduga melakukan pelanggaran hukum seperti berbuat anarkis maka harus menunggu keputusan pengadilan terlebih dahulu.
Sebelumnya Wagub DKI Jakarta Basuki T. Purnama berkeinginan membubarkan FPI karena aksi-aksi anarkis mereka. Hal ini menyusul unjuk rasa ormas tersebut di Gedung Balaikota dan DPRD DKI Jakarta pada Jumat (3/10/2014) yang berakhir ricuh.
Para pengunjuk rasa menolak penunjukkan Basuki T. Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI.
