Infografis
Murthalamuddin juga meminta semua pihak untuk tidak membesar-besarkan kelompok bersenjata itu. "Agar tidak menjadi tunggangan banyak pihak untuk merusak kembali nikmat damai yang sedang berlangsung sekarang," tandasnya.
Sementara itu, Dewan Pertimbangan Aceh Partai Aceh (DPA PA) meminta pihak tertentu tidak lagi menyeret daerah ini seperti masa konflik sebelum penandatanganan nota kesepahaman damai (MoU) Helsinki, Finlandia.
"Kini tugas kita bersama untuk menjaga dan merawat perdamaian, bukan malah menciptakan pola-pola lama yang akan kembali menyeret Aceh dalam konflik," ucap Juru bicara Dewan Pertimbangan Aceh Partai Aceh Suadi Sulaiman.
Suasana damai dan aman di Aceh sudah dirasakan bersama, setelah dihentikan konflik bersenjata selama puluhan tahun di Aceh, kata politisi Partai Aceh itu.
Menurut dia, serangkaian adanya pernyataan selama ini sangat provokatif, baik yang dimunculkan pribadi atau kelompok. Kondisi itu sangat disayangkan karena bisa mengarah kepada disintegrasi.
Butuh kepekaan bersama "Hari ini Aceh membutuhkan sentuhan lembut bukan kasar. Aceh butuh perhatian bukan provokasi-provokasi yang sudah kedaluwarsa," katanya, menambahkan.
Suadi menjelaskan, stabilitas politik, perekonomian dan pembangunan di Aceh memang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Tapi, yang dilakukan Pemerintah Aceh memang belum maksimal seratus persen.
"Karena itu, disinilah sangat dibutuhkan kepekaan dan kebersamaan kita untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh dibawah pimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf (Zikir). Namun, bukan dengan menunjukan sikap arogan yang bermuara pada kebencian," tukas dia.
Pembangunan dan perdamaian Aceh merupakan tanggung jawab bersama. "Kita boleh saja melakukan intervensi terhadap pemerintah, namun dalam arah membangun bukan membenci dan memecahbelah," ujar Suadi, menegaskan.
Karena itu, dibutuhkan adanya kerukunan yang beragam dan universal serta dapat menata kehidupan secara damai, saling menghormati, toleransi serta terintegritas dalam satu kata membangun dan menjaga Aceh, ujar dia.
"Aceh hari ini seperti bayi yang dilahirkan dari rahim konflik, maka tanggung jawab kita sekarang adalah merawat dan membesarkan bayi tersebut, sehingga akan memberikan perubahan sistematis dan berkelanjutan bagi Aceh," ucapnya, menjelaskan.
Kepada anggota DPR Aceh, ia juga berharap agar mampu benar-benar mengupayakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat bagi semua sektor pembangunan Aceh keseluruhan, jangan hanya mempertahankan anggaran untuk daerah pemilihannya saja.
Pengamat politik dan hukum dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam M Adli Abdullah, menilai saat ini ada skenario pihak-pihak tertentu yang berkeinginan mengusik proses perdamaian yang sedang berjalan di Aceh.
"Saya melihat ada skenario dari pihak tertentu yang memainkan perannya untuk mengusik perdamaian di Aceh. Terkesan aktornya mirip seperti Aceh awal-awal Pemerintahan Irwandi-Nazar," tutur dosen Fakultas Hukum Unsyiah itu.
Ia berharap kepekaan aparat keamanan untuk segera menghentikan setiap gelagat kekerasan di Aceh. Dan berharap juga ada langkah-langkah politik, sehingga Aceh tidak kembali tergiring ke situasi konflik.
