Suara.com - Pengamat politik dari lembaga Populi Center, Usep S. Ahyar, mengatakan sangat mungkin Partai Persatuan Pembangunan bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat atau kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Tapi, kata Usep, keputusan PPP akan tergantung pada dua hal. Pertama, apakah kelompok Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy yang dominan atau kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mendominasi.
"Kalau yang menang Romi, saya kira mungkin ke pemerintah. Tapi kalau kelompoknya Suryadharma Ali yang menang, saya kira makin berat," kata Usep kepada suara.com, Senin (13/10/2014).
Terlepas dari perpecahan di internal partai yang akan menyelenggarakan muktamar pada 15-18 Oktober 2014 itu, kabarnya majelis tinggi PPP telah memberikan sinyal untuk bergabung dengan pemerintah, kata Usep.
Kedua, keputusan PPP bergabung dengan koalisi Jokowi atau tidak tergantung dengan tawaran dari pemerintah.
"Apakah menarik atau tidak tawarannya," kata Usep.
Usep menduga kenapa PPP menyelenggarakan muktamar menjelang pelantikan Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden menjelang akhir Oktober 2014, merupakan sinyal partai kabah ingin gabung.
"Itukan sebenarnya juga baca peluang," kata Usep.
Usep menyarankan kepada kubu Jokowi agar memperbaiki gaya komunikasi agar partai anggota Koalisi Merah Putih bersedia bergabung.
"Kalau gaya seperti kemarin, kaku, ya susah juga untuk ajak partai gabung.
Usep mengatakan walaupun sistem yang dianut di Indonesia adalah presidensial, tetap harus memandang bahwa partai politik juga ikut berpengaruh pada arah kebijakan pemerintah.
"Menurut saya, komunikasi politiknya harus mengarah pada power sharing, walaupun itu sesungguhnya tidak dimaui rakyat. Tentunya akan ada saling sandera satu sama lainnya, tapi ya jangan terlalu kaku dan juga jangan terlalu bebas. Artinya tetap dalam konteks koridor UU dan rakyat," kata Usep.
