Suara.com - Suryadharma Ali (SDA) mengklaim dirinya masih menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). SDA kembali menegaskan, Muktamar PKB yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober di Surabaya tidak sah.
Muktamar yang dihadiri oleh sebagian DPP dan DPW tersebut dinilai tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Tidak sah, karena dari sisi siapalah yang punya kewenangan menyelenggarakan muktamar berdasarkan AD/ART, dan itu adalah ketua umum yang bertugas,” kata Suryadharma Ali di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa(21/10/2014).
Ia menambahkan, pembantu ketua umum tidak boleh mengambil inisiatif memutuskan diselenggarakannya muktamar.
“Jadi mana mungkin administratur dan pembantu ketum melaksanakan muktamar. Bukan mereka yang mengambil inisitaif," tegasnya.
Selain dari segi kewenangan menyelenggatakan muktamar, SDA juga menilai bahwa waktu pelaksanaan muktamar di Surabaya kemarin tersebut melanggar ketentuan AD/ART. Karena menurutnya, untuk melaksanakan muktamar harus selambat-lambatnya setahun setelah pemerintahan baru terbentuk.
“Namun kalau kita perhatikan, tangggal 15 Oktober kemarin merupakan waktu di mana Jokowi -JK belum dilantik secara resmi sebagai presiden,” tambahnya.
Dan berdasarkan keterangannya bahwa kehadirannya di Hotel Sultan saat ini adalah untuk membahas muktamar yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober kemarin dengan agenda mendengarkan penjelasan dari Ketua Majelis Syariah dan Ketua Mahkamah Partai.
Seperti diketahui hasil mukatamar Surabaya lalu menempatkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP yang baru menggantikan Suryadharma Ali yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penyelenggaraan dana haji 2012-2013 oleh KPK. [Nikolaus Tolen]
