Infografis
Suara.com - Meski sudah dua pekan bekerja sebagai menteri, dari 34 menteri Kabinet Kerja, ternyata hingga kini, Kamis (6/11/2014), baru tiga menteri saja yang baru melaporkan jumlah harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketiga menteri itu, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, Menteri Kesehatan Nila Juwita Moeloek serta Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.
Sedangkan 31 menteri sisanya belum menyerahkan laporan sama sekali. KPK sendiri memberikan batas waktu hingga tiga bulan setelah dilantik.
Ada beragam alasan yang dikemukakan para menteri yang belum menyerahkan laporan hartanya, Berikut tiga alasan para menteri Kabinet Kerja.
- Tidak tahu cara isi laporan
Alasan ini dikemukakan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo saat dikonfirmasi para jurnalis mengenai kapan dia akan melaporkan
“Tapi saya sebagai Menko Kemaritiman saya telah bertemu dengan Direktur LHKPN KPK di kantor kami, saya sengaja mengundang itu untuk belajar. Jadi saya harus belajar bagaimana mengisinya," kata Indroyono.
2. Diganggu jurnalis
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang juga bos maskapai Susi Air dan berbagai perusahaan perikanan ini mengaku kerap diganggu para jurnalis jadi alasan utama dia tak melapor.
Menteri Susi yang ‘nyentrik’ ini memang menjadi incaran media sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana negara.
Dia berguyon, justru para jurnalis lah yang menjadi kendala sulitnya ruang gerak susi, termasuk soal melaporkan harta.
"Iya belum ada waktu, sibuk diganggu kalian (jurnalis),” jelas Susi sambil tersenyum.
3. Sibuk kerja
Hampir semua menteri yang ditunjuk memang langsung ‘ngebut’ bekerja setelah dilantik. Sejumlah gebarakan di beberapa kementerian mulai dilakukan sampai sulit membagi waktu untuk mengisi laporan harta kekayaan.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, meski sudah lebih dulu melaporkan hartanya, dia mengaku alasan sibuk kerja diyakini sebagai soal utama banyak menteri yang belum lapor harta.
“Maklum karena mempersiapkan struktur organisasi, menyiapkan sumber daya manusia untuk mengisi posisi tertentu, melakukan koordinasi antarkementerian, itu memang membutuhkan waktu. KPK memaklumi dan berpesan agar dalam waktu dekat bisa melporkan LHKPNnya," kata Yuddy Chrisnandi di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Pusat.
