Jokowi Dinilai Terburu-buru Naikkan Harga BBM

Suara.com - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Bandung, Jawa Barat, menilai pemerintah terlalu terburu-buru menaikkan harga BBM. Sebab, kebijakan tersebut tanpa didahului dengan memberikan solusi yang konkret dan dirasakan oleh masyarakat luas. 

"Kenaikan harga BBM ini akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga pemerintah seharusnya mengawali kebijakan ini dengan rencana penanggulangan. GMKI dengan tegas menolak kenaikan harga BBM sampai pemerintah melakukan langkah-langkah penanggulangan yang jelas dan matang," kata Ketua GMKI cabang Bandung, Sanjes Saragih, dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Selasa (18/11/2014).

Sanjes mengatakan beberapa paket kebijakan pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera belum cukup menanggulangi dampak kenaikan harga BBM. Paket pemerintahan di atas belum menyentuh semua penduduk miskin Indonesia yang totalnya berjumlah 28.280.010 jiwa (Data BPS tahun 2014).

“Pemerintah seharusnya melakukan persiapan yang panjang sebelum menaikkan harga BBM. Pemerintah sewajibnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana solusi jangka pendek, menengah, dan panjang sehingga masyarakat dapat menyiapkan diri dan tidak dirugikan dengan kenaikan ini, Kenaikan harga BBM tanpa persiapan matang ini akan menyebabkan dampak sosial yang negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.

Prima Surbakti, mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang juga merupakan Pembina Forum Studi Umat Merdeka, salah satu lembaga think tank GMKI Bandung, menambahkan ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM.

Pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten dalam mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan transportasi umum serta pendistribusian kebutuhan pokok. Pemerintah juga harus menyiapkan pos-pos pengalokasian pengalihan dana subsidi BBM yang tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah harus transparan terhadap pengalokasian anggaran dana tersebut sehingga masyarakat dapat mengawal anggaran ini agar digunakan dengan tepat dan tidak digerogoti oleh sekelompok orang, kata Prima.

Prima juga mengatakan sebagai rekomendasi jangka panjang, pemerintah harus segera memikirkan pengembangan lahan energi yang baru, misalnya geothermal ataupun energi terbarukan seperti biofuel. Pemerintah juga harus segera mempercepat pembangunan tol laut sehingga transportasi masyarakat dapat terjamin dan biaya distribusi kebutuhan pokok dapat ditekan.

Pemerintah juga diminta memberantas mafia migas dan mengambil-alih berbagai blok migas yang akan segera habis masa kontraknya untuk dikelola oleh pemerintah melalui Pertamina. 

Semalam, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi. Harga premium menjadi Rp8.500 per liter, naik Rp2.000 dari sebelumnya Rp6.500 per liter. Turut naik juga solar menjadi Rp7.500 per liter. Naik Rp2.000 dari sebelumnya Rp5.500 per liter.