Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera berharap kepada rekannya di Koalisi Merah Putih, Partai Golkar, bisa segera menyelesaikan konflik internal mereka dan berujung kebaikan untuk Koalisi Merah Putih.
"Kalau kami, apapun hasil dari proses dan dinamika di Golkar, harapannya akan baik buat KMP," kata Ketua DPP PKS Bidang Koordinasi Kehumasan Mardani Ali Sera kepada suara.com, Kamis (27/11/2014).
Mardani menambahkan posisi Partai Golkar saat ini sudah pas sebagai penyeimbang pemerintah, apalagi posisi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie adalah Ketua Presidium Koalisi Merah Putih.
Menurut pandangan pribadi Mardani, kalau Partai Golkar sampai masuk ke kabinet pemerintahan, partai berlambang pohon beringin hanya akan menjadi pengekor.
"Secara pribadi, saya melihat tidak akan positif karena sebagai ekor, bukan sebagai kepala," kata Mardani.
Apa saran PKS sebagai sesama anggota Koalisi Merah Putih kepada Partai Golkar untuk mencapai islah? Mardani mengatakan optimistis Golkar bisa segera keluar dari masalah.
"Kami percaya, Golkar sudah makan asam garam perpolitikan. Mereka punya resolusi konflik sendiri. Harapan kami dinamika ini berujung sinergi, ada tesa ada antitesa, lalu menjadi sintesa. Golkar baik, sangat penting bagi perpolitikan bangsa. Golkar memberikan kontribusi buat bangsa," katanya.
Terkait dengan permintaan Menkopolhukam kepada Polri agar tidak memberi izin acara Munas IX Partai Golkar di Bali, Mardani menilai itu merupakan bagian dari intervensi pemerintah kepada partai poitik.
"Mestinya kalau mau lebih elegan, misalnya harapannya Munas Golkar tidak timbulkan kondisi yang buruk bagi Bali. Tapi kalau sudah sampai menyeru ke Polri, ya bagaimana. Polri kan sudah punya SOP. Biarkan Polri laksanakan SOP," kata dia.
Mardani menyontohkan kasus Liga Super Indonesia yang seharusnya dilaksanakan di Jakarta. Tapi dengan pertimbangan tertentu, akhirnya Polri tidak memberi izin.
"Jadi Polri jangan diajarin. Itu (sikap Menkopolhukam) bagian dari ketidakdewasaan dalam politik," kata Mardani.
Seperti diketahui, saat ini internal Partai Golkar terbelah. Pemicunya, kelompok Aburizal Bakrie mempercepat jadwal munas menjadi 30 November 2014, padahal menurut hasil rapat pleno DPP pada Januari 2014, munas seharusnya digelar Januari 2015.
Pendukung Agung Laksono yang menginginkan acara tersebut diselenggarakan 2015 jengkel dengan langkah Aburizal, lalu berujung perkelahian di kantor DPP.
