2015, Semua Angkutan Umum di Bawah PT Transportasi Jakarta

Selasa, 09 Desember 2014 | 13:54 WIB
2015, Semua Angkutan Umum di Bawah PT Transportasi Jakarta
Bus Transjakarta (Suara.com/Bagus Santosa)

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Australian Agency for International Development untuk membenahi angkutan umum di Ibu Kota Jakarta pada tahun 2015. AusAID adalah lembaga Pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk mengelola program bantuan luar negeri.

"AusAID memang membantu Pemda DKI untuk proses revitalisasi angkutan umum. Tadi mereka laporan saja bahwa akan mengubah pola yang semula sistem setoran menjadi sistem penggajian dan polanya bagaimana step by step," kata Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Emanuel Kristanto usai rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Emanuel mengatakan bantuan AusAID berupa konsultasi dengan tujuan agar sistem transpotasi dapat berjalan dengan baik.

Emanual menambahkan mulai Januari 2015, sistem transpotasi publik yang di Jakarta akan berada di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta.

Dengan demikian, semua pengusaha angkutan umum akan didorong untuk masuk ke dalam badan usaha tersebut.

"Jadi nanti (sopir) digaji oleh pemda, tapi melalui PT Transportasi Jakarta, lewat subsidi tadi. Nah ini yang sedang kita hitung-hitung kira-kira pilot project-nya di mana dan gajinya berapa. Operatornya kontrak sama PT Transjakarta, dibayar rupiah/km, nanti dari operator menggaji sopir, jadi sopir gak perlu kejar setoran lagi," ujar dia.

Emanuel berharap proses menuju sistem baru ini bisa berjalan lancar atau tidak ditolak pengusaha angkutan umum. Ia mengatakan untuk menuju program ini akan membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua tahun ke depan.

"Kalau dari rekan-rekan (dishub) perlu 10 tahun tapi pak gubernur minta dipercepat jadi dalam 1-2 tahun ini harus ada action-nya," tambah Emanuel.

Pemerintah Jakarta akan memulai program tersebut dengan sosialisasi ke para pengusaha angkutan umum.

"Kita udah sosialisasi ke operator-operator, kalau ini tahap kajian udah 70 persen kita lempar lagi ke operator bahwa kita punya program seperti ini, masukan-masukan dari operator seperti apa. prinsip dari awal adalah melibatkan operator, tidak bikin aturan terus ujug-ujug terapkan," kata dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI