Suara.com - Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, mengaku kecewa dengan kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berjalan selama satu bulan lebih ini. Menurutnya, Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan itikad baik dalam menuntaskan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang sudah terjadi.
Hal itu makin diperparah dengan pernyataan Sang Presiden dalam pidatonya di acara peringatan Hari HAM yang diselenggarakan oleh Komnas HAM dan LPSK hanya mengedepankan proses rekonsiliasi dalam menyelesaikan masalah sebesar dan seberat itu.
"Dalam pidatonya dia menerangkan akan menggunakan mekanisme rekonsiliasi dan pengadilan HAM dalam penyelesaian kasus-kasus pelaggaran HAM berat. Terus terang saya sangat kecewa dengan Pak Jokowi," kata Haris dalam sambutannya di acara peringatan Hari HAM di Aula Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).
Karena itu, Haris mengatakan bahwa Jokowi memang lebih menarik saat dirinya menjadi Calon Presiden ketimbang saat sudah menjadi presiden sekarang ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta disebutnya tidak punya inisiatif untuk membuat terobosan baru dalam menyelesaikan kasus yang sudah lama terjadi ini. Jokowi dinilai pasif, tidak memerintahkan Jaksa Agung dan Menkopolhukam untuk mengusut kasus pelanggaran HAM.
"Ternyata dia lebih menarik jadi Capres daripada jadi presiden. Dia tidak menyuruh jaksa agung untuk mengusut kasus HAM, dia hanya mengatakan bahwa itu urusan polisi," protesnya.
Haris berharap, masyarakat jangan cepat terlena dengan kekuasaan pemerintahan yang baru. Kendati demikian, dia mengaku masih punya harapan kepada Jokowi agar tidak mengulangi kesalahan SBY dalam sepuluh tahun terakhir.
"Jangan sampai Jokowi mengulangi kesalahan SBY yang banyak membuat kesalahan. Masyarakat pun jangan gampang terlena oleh kekuasaan pemerintah yang baru, kita akan sampaikan proses penyelsaiannya seperti apa," tutupnya.
