Suara.com - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Andi Muttaqin menilai adanya celah korupsi khususnya terkait dengan sektor kehutanan untuk menghindari proses hukum yang seharusnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Andi Muttaqin meminta, UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dapat dibubarkan.
Pasalnya, Andi menilai dengan adanya lembaga yang dibentuk tersebut memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang pidana kerusakan hutan. Dan hal itu menurutnya dapat menutup langkah KPK.
"Tugas dari lembaga baru ini sangat mungkin menutup langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah kehutanan karena alasan bahwa isu kehutanan lebih khusus dari pada isu korupsi," ujar dia.
Selain itu ia menambahkan dengan adanya lembaga baru P3H itu para pelaku korupsi memiliki dalih agar perkaranya tidak ditangani oleh lembaga anti rasuah itu.
"Kami minta UU P3H dibatalkan keseluruhannya, kalau dilihat secara teliti, Pasal 109 ayat 5 disebutkan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda," kata Andi.
"Ini kami anggap UU P3H hanya omong kosong, dia berikan hukuman yang tidak berat, sehingga penghukuman terhadap korporasi menjadi tidak efektif," Andi menambahkan.
Lanjut dia, dengan tidak mungkinnya korporasi dipidana penjara dalam UU P3H ini.
"Alhasil objek atau sasaran dari UU P3H ini adalah masyarakat lokal atau masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya daru sumber daya hutan," tutup dia.
