Mendagri Setuju KPK Buka Cabang, Tapi Jangan di Semua Provinsi

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi rencana Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kantor cabang di daerah yang memiliki potensi korupsi tinggi.

"Supervisi KPK selama ini yang jalan kepada kepolisian dan kejaksaan itu memerlukan cabang di beberapa provinsi yang area korupsinya tinggi, baik korupsi pejabat negara dan pejabat daerah pada prinsipnya kami sependapat," kata Tjahjo usai mengikuti apel pasukan di lapangan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Selasa (23/12/2014).

Tjahjo mengaku sudah berdiskusi soal itu dengan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya.

KPK dengan lembaga penegak hukum yang lain, kata Tjahjo, sudah memetakan daerah rawan korupsi. Para penegak hukum di daerah tersebut, katanya, sudah disiapkan dengan pelatihan pencegahan, penyuluhan, bimbingan untuk mencegah tindak pidana korupsi.

"Baik kejaksaan, kepolisian termasuk KPK masih tinggi tingkat kesadarannya," katanya.

Namun, Tjahjo mengaku belum mengetahui daerah mana saja yang akan berdiri kantor cabang KPK.

"Soal daerahnya mana itu KPK dan kejaksaan yang tahu, setuju, tapi tidak seluruh provinsi," kata dia.