Suara.com - Presiden Joko Widodo dikabarkan batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri, walaupun nama Budi sudah disetujui DPR. Status hukum Budi yang kini menjadi tersangka kasus gratifikasi dan suap menjadi alasan kuat Jokowi batal melantik Budi.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso mengaku siap bila kelak dipilih untuk menjabat Kepala Polri.
"Prajurit Polri siapa pun orangnya dalam mengemban amanah, perintah yang disampaikan melalui pimpinan Polri oleh negara, ya siap. Kami tidak boleh menolak tugas dan tanggungjawab," kata Budi Waseso usai upacara kenaikan pangkat di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2015).
Tapi, kata Budi Waseso, ia belum tahu apakah namanya masuk daftar kandidat Kapolri yang akan diusulkan Komisi Kepolisian Nasional kepada Presiden Joko Widodo.
"Itu kewenangan Kompolnas sebagai kepanjangan tangan Presiden untuk mengambil keputusan. Saya kira siapa pun (calon Kapolri) pasti Presiden memilih yang terbaik," katanya.
Nama Budi Waseso sempat menjadi kontroversi. Kontroversi berawal tidak lama setelah dia menjabat Kabareskrim untuk menggantikan Komjen Suhardi Alius, Selasa (20/1/2015). Tak lama setelah itu, terjadi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atas dugaan kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.
Menanggapi hal itu, Budi Waseso menegaskan ia tidak terlibat dalam lingkaran politik dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
"Oh tidak, sekarang yang dianggap kontroversi apa, nggak ada. Saya tidak main politik, saya bekerja atas tanggung jawab saya sebagai Kabareskrim," kata dia.
