Risiko Bila BG Batal Dilantik Jokowi Versi Pengacara

Suara.com - Besok, Senin (16/2/2015), diperkirakan akan menjadi babak baru dalam kemelut antara institusi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Sidang praperadilan yang diajukan oleh calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan atas penetapan status tersangka oleh KPK akan diumumkan hakim tunggal Sarpin Rizaldi.

Salah satu pengacara Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Bob Hasan, mengungkapkan sesuai dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu bahwa terkait persoalan penundaan pelantikan Budi Gunawan karena penetapan tersangka oleh KPK, sejatinya menunggu hasil praperadilan.

"Hal ini akhirnya menimbulkan kesimpulan andaikan nantinya dikabulkan atau tidak dikabulkan gugatan tersebut sangat menentukan jadi atau tidaknya dilantik BG sebagai Kapolri," kata Bob kepada suara.com, Minggu (15/2/2015).

Bob berharap apapun putusan hakim besok, Presiden Jokowi tetap melantik Budi Gunawan karena Budi telah memiliki hak konstitusi, mengingat ia sudah dipilih Presiden, lulus uji fit and proper test Komisi III, dan disetujui DPR.

"Sebagai pemimpin nomor satu negeri ini, selayaknya harus ada yang dipertahankan terkait kekuatan konstitusi yang berdasar pada falsafah Pancasila demi persatuan kesatuan bangsa bahwa hak konstitusional yang telah dimiliki oleh BG sesungguhnya apapun putusan praperadilan, Presiden melantik BG merupakan keniscayaan," kata Bob.

Ketika ditanya, apa implikasinya bila Budi Gunawan kalah di persidangan dan Jokowi tidak melantiknya? Bob mengatakan bila kliennya batal dilantik, maka akan terjadi suatu disfungsi konstitusi.

"Dan serta merta telah membunuh nilai-nilai demokrasi juga mengabaikan nilai konstitusi sebagaimana perundang-undangan khususnya landasan UUD 1945," kata Bob.

"Bilamana tetap dilantik, hal ini sesungguhnya tidak ada yang dirugikan karena dapat saja setelah dilantiknya BG, Presiden dapat mengambil langkah sebagai hak prerogratifnya demi kemslahatan bangsa," Bob menambahkan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi sehari menjelang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kapolri di Komisi III DPR RI.

Jenderal polisi bintang tiga itu dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman.

Tidak terima dengan penetapan tersangka, Budi dan tim hukum menggugat keputusan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim pengacara Polri menganggap KPK tidak melalui prosedur hukum yang benar dalam menetapkan Budi menjadi tersangka.

Tapi, KPK menegaskan telah memiliki alat bukti untuk menjerat Budi Gunawan.