Kasus Bambang dan Samad Tak Dibahas Jokowi di Istana

Suara.com - Saat ini, Ketua KPK (nonaktif) Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bambang Widjojanto sedang menghadapi proses hukum di Polri. Di berbagai kesempatan, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti membantah Polri melakukan kriminalisasi terhadap Samad dan Bambang.

Publik berharap Presiden Joko Widodo mendorong Polri untuk menghentikan proses hukum terhadap kedua pimpinan KPK. Sayangnya, dalam pertemuan Jokowi dengan pelaksana tugas Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki, Wakil Kepala Kepolisian Komjen Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo hari ini, Rabu (25/2/2105), di Istana Negara, hal itu tidak dibahas.

"Saya tidak berbicara teknis," kata Jokowi dalam konferensi pers usai pertemuan.

Jokowi meminta wartawan langsung bertanya kepada para pimpinan lembaga penegak hukum mengenai hal-hal yang sifatnya teknis.

"Tadi saya sudah beri (penanganan yang harus diperhatikan) illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan ketiga kasus itu nilainya mencapai triliunan rupiah. Namun, Jokowi mengaku tidak tahu siapa saja pelakunya.

"Saya kira nanti langsung tanya ke beliau-beliau (pimpinan lembaga). Illegal loging, fishing, mining, itu triliunan, tapi saya tidak tahu yang melakukan itu siapa. Itu urusan pimpinan-pimpinan (lembaga)," kata Jokowi.

Dalam pertemuan dengan tiga pimpinan lembaga penegak hukum tadi, Jokowi meminta tiga hal penting untuk dilakukan.

Pertama, Jokowi meminta ketiga lembaga untuk terus berkoordinasi dan konsolidasi agar penanganan kasus-kasus korupsi dapat kembali dilakukan, bahkan ditingkatkan lagi.

"Saya minta saling membantu agar penanganan pemberantasan korupsi ini segera kembali dilakukan, ditingkatkan lagi, dan terutama, saya pesankan yang berkaitan dengan illegal logging, illegal fishing, illegal mining, itu diberikan perhatian," kata Jokowi dalam konferensi pers.

Kedua, Jokowi juga meminta ketiga institusi hukum tersebut untuk menghilangkan ego sektoral. Sebaliknya, harus saling mendukung dan membangun kepercayaan publik.

"Tadi saya juga minta KPK dan memerintahkan kepada Jaksa Agung dan Wakpolri untuk tidak ego sektoral. Harus saling mendukung, dan membangun sebuah public trust agar betul-betul apa yang dikehendaki masyarakat bisa dikerjakan," kata Jokowi.

Ketiga, Jokowi meminta ketiga instansi untuk serius menangani kasus korupsi.

"Saya tadi juga minta kepada KPK dan memerintahkan kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk betul-betul untuk serius menangani kasus-kasus korupsi," kata Jokowi.