Suara.com - Sama seperti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat santai saja menanggapi langkah anggota DPRD DKI Jakarta menggunakan hak angket atau penyelidikan atas permasalahan APBD tahun 2015.
"Gak popo (tidak apa-apa)," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/2/2015).
Mantan Wali Kota Blitar itu mengaku tidak memberi saran apapun kepada Ahok maupun anggota DPRD agar permasalahan APBD tak meruncing dan mengganggu pelayanan masyarakat.
"Ga ada (solusi). Biarin aja hak angket jalan terus, gak apa-apa," kata Djarot.
Sebelumnya, Ahok juga mengatakan tidak masalah dengan politisi DPRD yang menggunakan hak angket.
"Kita tinggal hitung-hitungan saja, apa saya yang masuk penjara atau anggota DPRD masuk penjara, kan bagus masuk penjara ramai-ramai berjamaah, kan demen," kata Ahok.
Ahok malah menyarankan anggota DPRD agar lebih kompak bila mereka berniat untuk menggulingkannya.
"Terus kalau sendiri-sendiri jangan, makanya mesti kompak, katanya gitu. Saya sering dengar kalimat itu dari oknum DPRD, enggak apa-apa biarin aja kita mau lihat republik ini sampai di mana," kata Ahok.
Ahok mengingatkan ia pernah menjadi anggota DPRD Belitung Timur dan DPR pada periode 2009-2012 sehingga sedikit banyak tahu tentang seluk beluk politisi.
Bila permasalahan APBD ini tidak kunjung tuntas, Ahok berencana untuk melapor ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi sebelum itu, Ahok ingin menunggu dulu langkah anggota DPRD DKI dalam menggunakan hak angket.
"Suruh angketin dulu dong, biar saya juga angketin dia (DPRD) juga. Kan seru sama-sama angketin, seru gitu lho," kata Ahok.
Sementara itu bagi Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik untuk menyelesaikan permasalahan ini jalan keluarnya ialah Ahok turun dari jabatan Gubernur.
"Nggak bisa ada jalan keluar. Solusinya cuman satu (Ahok) berhenti," ujar Taufik di gedung DPRD.
Taufik mengklaim mayoritas anggota DPR setuju penggunaan hak angket.
