Infografis
"Kami disini juga akan mengklarifiasi, kita akan langsung sebut nama orangnya saja lah. Saya mengimbau keepada Gubernur bahwa harus pakai etika lah kalau bicara. Karena sudah banyak sekali permasalahan di Jakarta ini yang situasinya hanya menyalahkan orang saja," ujar Prasetyo kesal.
Prasetyo juga mengaku merasa tertipu dengan dengan apa yang dilakukan eksekutif terkait APBD 2015.
"Saya sebagai Ketua DPRD merasa ditipu, apa yang dilaksanakan oleh eksekutif mengenai APBD 2015. Karena pada saat saya ketok palu APBD 2015 tanggal 27 Januari sebesar Rp 73,8 triliun. Jadi masalah buat saya, karena saya harus bertanggung jawab kepada 106 anggota DPRD, di mana pembahasan per komisi kok enggak ada, dan anggaran dikirim gelondongan saja ke Mendagri tanpa sepengetahuan DPRD," kata Prasetyo sambil meluapkan kekesalannya
14 Februari 2015
Karena perselisihan belum juga menemukan titik temu, Ahok mengaku telah melaporkan permasalahan itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya sudah lapor pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo tau persis persoalan ini," ujar Ahok di Hotel Sun City, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Di situ Ahok menanggapi pernyataan Prasetyo yang menuding pengajuan draf APBD 2015 Pemerintah DKI ke Mendagri bukanlah hasil dari persetujuan di rapat paripurna 27 Januari 2015 lalu.
Menanggapi hal itu, Ahok pun membantahnya.
"Mereka, siapa yang ngga sesuai paripurna? Paripurnanya yang ngga kasih kita apapun, itu yang saya minta dari mereka," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ia juga mengaku tak percaya dengan hasil paripurna penetapan APBD tahun 2015. Ahok mengaku, DPRD DKI tidak pernah mengeluarkan hasil paripurna tersebut.
"Paripurna kok ngga di print out keluar dulu. Dia bilang gapapa gampang, berarti kalu gampang mau pake cara 2 tahun yang lalu dong bohongin kita," tutup Ahok kesal.
17 Februari 2015
Pada tanggal 17 Februari ada isu bahwa Ahok akan dijegal dengan hak interpelasi oleh DPRD. Namun, Ahok juga tidak peduli dengan ancaman interpelasi hingga impeachment atau pemakzulan yang akan dilakukan DPRD.
"Kalau saya punya hak interpelasi, saya yang akan interpelasi DPRD sebenarnya. Supaya bisa lebih jelas," ujar Ahok di Bali Kota DKI Jakarta, Selasa (17/2/2015).
"Saya bilang kalau hak interplasi lebih bagus kan. Kalau hak interpelasi kan hak tanya, saya bisa jawab. Kalau dia nggak berani hak interpelasi gimana saya mau jawab," kata Ahok.
